Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 144
Title LESTARI MINTA PEMERINTAH ANTISIPASI KELAS MENENGAH RAWAN MISKIN
Media Name antaranews.com
Pub. Date 29 April 2020
https://www.antaranews.com/berita/1451448/lestari-minta-pemerintah-ant isipasi-kelas-
Page/URL
menengah-rawan-miskin
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Wakil Ketua MPR RI Fraksi Partai NasDem Lestari Moerdijat minta
pemerintah memperhatikan masyarakat kelas menengah yang terimbas wabah
COVID-19 karena gelombang Pemutusan Hubungan Kerja (PHK), pemotongan
penghasilan maupun kehilangan pendapatan membuat kelompok ini menjadi rentan
secara ekonomi.
"Kebijakan bantuan kepada kelompok masyarakat kelas menengah perlu dipikirkan
karena mereka rentan kembali miskin setelah gelombang PHK menimpa para
pekerja," kata Lestari yang akrab disapa Rerie dalam keterangannya di Jakarta,
Rabu.
Menurut dia, kelompok masyarakat kelas menengah punya peran sebagai penopang
perekonomian nasional, berdasarkan data Bank Dunia menyatakan 115 juta orang
Indonesia berada di kelas menengah atau hampir separuh dari total penduduk
Indonesia yang jumlahnya di kisaran 260 juta.
Dia mengatakan, berdasarkan data Kementerian Ketenagakerjaan per tanggal 20
April 2020 mencatat 2,1 juta orang dari 116.370 perusahaan kena PHK dan
dirumahkan sementara.
"Apabila penanggulangan wabah COVID-19 memakan waktu yang lebih lama dari
perkiraan, bisa jadi jumlah kelas menengah yang rawan miskin terus bertambah,"
ujarnya.
Beberapa kebijakan menurut dia sebenarnya sudah dikeluarkan pemerintah untuk
kelas menengah dalam menghadapi dampak wabah COVID-19 misalnya
pembebasan pembayaran Pajak Penghasilan (PPh) bagi pekerja yang diperluas tidak
hanya pada sektor manufaktur tetapi juga ke 18 sektor usaha lain.
Namun dia menilai dampak COVID-19 berpotensi memukul lebih dalam kelompok
masyarakat kelas menengah dan melihat jumlah masyarakat kelas menengah yang
cukup besar, perlu dipikirkan mekanisme pemberian bantuan bagi mereka.
Rerie merujuk beberapa keluhan kelas menengah seperti biaya listrik non-subsidi,
biaya pendidikan di sekolah swasta yang menjadi tanggungan mereka, termasuk
pinjaman di bank.
Page 143 of 181.
