Page 91 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 91
Title KONTROVERSI OMNIBUS LAW DAN PENUNDAAN KLASTER TENAGA KERJA
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 29 April 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200429090408-20-498312/kontrov ersi-
Page/URL
omnibus-law-dan-penundaan-klaster-tenaga-kerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Presiden Joko Widodo ( Jokowi ) dan Ketu DPR Puan Maharani sepakat
menunda pembahasan klaster ketenagakerjaan di dalam Rancangan Undang-
Undang (RUU) Omnibus Law Cipta Kerja (Ciptaker). Penundaan dilakukan untuk
memberikan ruang pemerintah dan DPR mendalami substansi pasal-pasal yang
berkaitan dengan masalah tenaga kerja hingga tengah fokus mengatasi pandemi
virus corona.
"Hal ini juga untuk memberikan kesempatan kepada kami untuk mendalami lagi
substansi dari pasal-pasal yang terkait dan juga untuk mendapatkan masukan-
masukan dari para pemangku kepentingan," kata Jokowi melalui keterangan tertulis,
Jumat (24/4).
"Saya ingin menyampaikan bahwa terkait dengan pembahasan Omnibus Law Cipta
Kerja untuk klaster ketenagakerjaan, kami meminta kepada Baleg DPR untuk
menunda pembahasannya," ujar Puan sehari sebelum Jokowi mengeluarkan
pernyataan.
Keputusan Jokowi dan permintaan Puan kepada Badan Legislasi (Baleg) DPR itu
keluar setelah masalah ketenagakerjaan di dalam RUU Ciptaker itu ditentang
sejumlah fraksi di DPR dan beberapa elemen buruh yang mengancam akan
melakukan demonstrasi besar-besar pada 30 April.
Misalnya, Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi NasDem Willy Aditya menyarankan agar
pemerintah menangguhkan pembahasan klaster ketenagakerjaan jika ingin target
100 hari pembahasan RUU Ciptaker, sesuai dengan keinginan Jokowi, tercapai.
Wakil Ketua Baleg DPR dari Fraksi PDI-P Rieke Diah Pitaloka merekomendasikan
klaster ketenagakerjaan dikeluarkan dari RUU Ciptaker. Menurutnya, penarikan
klaster itu akan memperjelas bahwa RUU yang dinginkan pemerintah itu semata-
mata untuk kemudahan investasi dan perizinan.
Pasal-pasal Kontroversial Masalah ketenagakerjaan tertuang di Bab IV RUU
Ciptaker. Isinya terkait perubahan beberapa ketentuan dalam Undang-Undang
Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan. Sejumlah kelompok buruh pun
menentang perubahan yang tertuang dalam RUU tersebut.
Page 90 of 181.
