Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020

Title PENGUSAHA TAK YAKIN BAYAR THR UTUH, GAPMMI: PEMERINTAH BIKIN KAMI BINGGUNG
Media Name fajar.co.id
Pub. Date 29 April 2020
https://fajar.co.id/2020/04/29/pengusaha-tak-yakin-bayar-thr-utuh-gapm mi-pemerintah-
Page/URL
bikin-kami-binggung/
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

JAKARTA- Keganasan pandemi corona atau Covid-19 yang berkepanjangan telah
merontokkan di segala bidang, termasuk industri makanan dan minuman (mamin).
Akibatnya, industri tersebut tak mampu untuk membayar Tunjangan Hari Raya
(THR) karyawannya.

Berdasarkan hasil survei yang dilakukan oleh Gabungan Pengusaha Makanan dan
Minuman Indonesia (Gapmmi), sebanyak 71,4 persen pelaku industri mamin
penjualannya menurun sekitar 20-40 persen. Selain itu, lebih dari 50 persen mereka
tak yakin dapat membayarkan upah dan THR karyawan secara utuh. "Karyawan
diberikan skema untuk THR karena banyak perusahaan tidak sanggup membayar,"
kata Ketua Gapmmi, Adhi S, kemarin (27/4).

Adhi juga mengeluhkan adanya ketidakselarasan kebijakan antara pemerintah pusat
dan daerah di tengah wabah corona ini. Kondisi ini membuat pelaku usaha menjadi
bingung. "Kalau pusat tetap memberikan izin operasi, di beberapa daerah minta
semua industri tutup total," ujarnya.

Terkait stimulus yang diberikan pemerintah saat ini belum memadai untuk
membantu pelaku industri mamin. Karenanya, ia berharap pemerintah
memperhatikan mereka memberikan stimulus yang cukup di mana pada sektor
untuk banyak menyerap tenaga kerja sehingga menopang hidup masyarakat.

Selain itu, pihaknya juga meminta pemerintah untuk memasukkan industri mamin
ke dalam salah satu sektor yang perlu mendapatkan harga gas industri yang murah.
Sebab saat ini masa-masa sangat sulit, dan untuk ke luar dari kesulitan ini adalah
mendapatkan keringanan harga gas. "Pembelian gas dari PGN kami harap bisa
menggunakan fix rate Rp14.000 per dolar AS," tutur dia.

Pihaknya juga meminta adanya relaksasi bea masuk untuk sejumlah komoditas,
demi menekan kerugian yang dialami pengusaha saat ini. Kebijakan tersebut
diperlukan karena terjadinya tren penurunan nilai Rupiah terhadap Dolar Amerika

Page 93 of 181.