Page 92 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 92
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal misalnya menyorot
kemudahan izin dalam merekrut tenaga kerja asing (TKA). Perubahan kententuan
tersebut tertuang dalam Pasal 89 RUU Ciptaker.
Padahal dalam aturan saat ini pemberi kerja yang mempekerjakan TKA wajib
memiliki izin tertulis dari menteri atau pejabat yang ditunjuk.
"Sekarang sudah tidak ada lagi kewajiban bagi pemberi kerja untuk memiliki izin
tertulis untuk mempekerjakan TKA," kata Said.
Said juga mengkritik perubahan aturan terkait upah minimum. Ia mengatakan
dalam draf RUU Ciptaker tak lagi diatur soal upah minimum kabupaten (UMK) dan
upah minimum sektoral kabupaten/kota (UMSK). Penentuan upah minimum hanya
berdasarkan upah minimum provinsi (UMP).
Selain itu, kata Said, formula perhitungan upah minimum juga menghapus indikator
inflasi. Dalam RUU Ciptaker ini, perhitungan upah minimum hanya berdasarkan
pertumbuhan ekonomi daerah setempat.
"Jadi, kalau ada kenaikan barang itu tidak dihitung lagi. Hanya melihat pertumbuhan
ekonomi daerah, ini kan ada yang pertumbuhannya kecil atau bahkan minus,"
ujarnya.
Masalah pesangon juga dikritik kalangan buruh. Said menyatakan pesangon yang
diterima pekerja jika terjadi Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) berpotensi semakin
kecil. Bahkan, hilang lantaran RUU Ciptaker membolehkan pekerja kontrak untuk
semua jenis pekerjaan dan tidak ada batasan waktu kontrak.
"Kalau dalam aturan sekarang ditotal bisa 32 kali upah, kalau sekarang total
mungkin hanya 18 kali," ujarnya.
Masalah lain dalam RUU Ciptaker, kata Said, adalah keleluasan yang diberikan
kepada pengusaha untuk menggunakan pekerja outsourcing di berbagai jabatan.
Berbeda dengan aturan yang berlaku saat ini, di mana hanya ada lima pekerjaan
yang boleh diisi outsourcing.
"Kalau sekarang outsourcing hanya lima jenis, petugas kebersihan, katering, pihak
keamanan, supir, lalu pertambangan atau perminyakan. Nah, poin itu dihapus di
Omnibus Law, artinya semua pekerjaan bisa menggunakan outsourcing," tuturnya.
Ketua Umum Konfederasi Kongres Aliansi Serikat Buruh Indonesia (KASBI) Nining
Elitos mengatakan RUU Ciptaker lebih menguntungkan pengusaha ketimbang buruh.
Menurutnya, terdapaat beberapa kebijakan yang menyejahterakan buruh diubah.
Ia menyebut salah satu poin yang merugikan adalah penghapusan cuti panjang bagi
pekerja yang sudah menjadi karyawan lebih dari 6 tahun. Cuti panjang akan
diberikan berdasarkan perjanjian kerja, peraturan perusahaan atau perjanjian kerja
bersama.
Page 91 of 181.
