Page 93 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 30 APRIL 2020
P. 93
Hal itu berbeda dengan UU Ketenagakerjaan yang berlaku saat ini, di mana
pemberian cuti panjang menjadi salah satu poin dalam beleid tersebut. Minimal,
buruh mendapatkan jatah cuti panjang 2 bulan jika sudah bekerja 7 tahun.
"Kalau sampai tidak ada itu merugikan. Buruh selama ini sudah hilang interaksi
sosialnya. Jangan tenaga buruh mau dikuras," kata Nining.
Nining menyebut RUU Ciptaker juga akan menghapus aturan soal upah yang
seharusnya diterima pekerja bila berhalangan tidak masuk kerja. Padahal, dalam
aturan yang sekarang berlaku terdapat poin yang menyatakan pekerja yang
berhalangan hadir dan tidak bisa bekerja tetap mendapatkan upah.
Menurutnya, RUU tersebut juga mengurangi jam kerja buruh menjadi paling lama 8
jam sehari dan 40 jam 1 minggu. Kalau mengacu pada aturan saat ini, waktu kerja
buruh diatur dalam dua bentuk.
Pertama, 7 jam sehari dan 40 jam seminggu untuk enam hari kerja dalam 1 minggu.
Kedua, 8 jam sehari dan 40 jam 1 minggu untuk 5 hari kerja dalam satu minggu.
Nining khawatir pengurangan jam kerja ini akan berpengaruh pada pendapatan dan
kesejahteraan buruh ke depannya. Misalnya, perusahaan akan menghitung upah
berdasarkan jam kerja yang lebih sedikit. Dengan demikian, pendapatan yang
dikantongi buruh juga lebih rendah dari sebelumnya.
Sementara Ketua Serikat Pekerja Media dan Industri Kreatif untuk Demokrasi
(Sindikasi) Ellena Ekarehandy memprediksi gelombang PHK masal akan terjadi jika
pemerintah dan DPR mengesahkan RUU Ciptaker.
Menurutnya, perusahaan bisa melakukan PHK dengan alasan efisiensi, merugi,
keadaan memaksa. Kemudian, PHK dapat dilakukan bila perusahaan dalam keadaan
penundaan kewajiban pembayaran utang, serta perusahaan dinyatakan pailit
berdasarkan putusan pengadilan niaga.
Ellena menyebut RUU Cipta sebatas omong kosong Jokowi. Ia ingat betul Jokowi
kerap menyatakan bahwa aturan yang dirancang pemerintah ini merupakan upaya
agar Indonesia memiliki daya saing di bidang ekonomi menghadapi ekonomi digital.
Sindikasi kerap mendapat laporan dari pekerja ekonomi digital bahwa mereka
menghadapi kondisi sangat rentan. Para pekerja di sektor ekonomi digital, kata dia,
memiliki jam kerja yang sangat panjang dengan upah yang cenderung kecil.
"Kemustahilan untuk jadi pekerja tetap, yang seharusnya pemerintah punya respons
yang inovatif untuk bisa merespons masa depan kerja ini, tapi yang ada mereka
respons dengan ceroboh, konvensional," ujar dia.
(mts/fra)
Page 92 of 181.
