Page 23 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020

Title MENIMBANG MASA DEPAN PEKERJA DI RUU OMNIBUS LAW CIPTA KERJA
Media Name sindonews.com
Pub. Date 25 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1536760/15/menimbang-masa-depan-pe kerja-di-
Page/URL
ruu-omnibus-law-cipta-kerja-1582583960
Media Type Pers Online
Sentiment Negative

Pemerintah ingin membuka lapangan kerja seluas-luasnya. Namun, kalangan
pekerja justru menganggap pemerintah cenderung pro-pengusaha.

"Dalam prolegnas (program legislasi nasional), namanya ditulis Cipta Lapangan
Kerja, tapi kok draf resmi yang dikirim ke DPR (Dewan Perwakilan Rakyat) namanya
menjadi Cipta Kerja? Apa bisa begitu? Ini ahli hukum yang mestinya tahu," ujar
Achmad Baidowi, Wakil Ketua Badan Legislasi DPR, ketika mengawali diskusi di
KAHMI Center pada Rabu pekan lalu.

Pertanyaan yang disampaikan Baidowi dalam diskusi bertajuk "Kontroversi Omnibus
Law" itu hanya satu dari sekian banyak kontroversi dalam berbagai aspek rancangan
undang-undang (RUU) sapu jagat tersebut. Saking banyaknya, RUU itu sempat
mendapat julukan yang pas dengan akronim namanya: cilaka.

Nama itu jelas menyindir banyaknya hal-hal kontroversial yang coba diatur dalam
RUU tersebut, termasuk di antaranya masalah tenaga kerja. Persoalan
ketenagakerjaan merupakan salah satu isu yang paling banyak mendapat sorotan
tajam dalam RUU Cipta Kerja---nama terakhir sesuai draf resmi yang dikirim
pemerintah kepada DPR.

Mulai dari kemudahan masuknya tenaga kerja asing (TKA) sampai pemutusan
hubungan kerja (PHK) mengundang kritik. Secara ekstrem, RUU yang sempat
dipelesetkan menjadi "RUU Cilaka" itu dianggap terlalu berpihak pada pengusaha
ketimbang tenaga kerja atau buruh.

Berkaitan dengan TKA, misalnya, RUU Cipta Kerja menghapuskan izin tertulis dari
menteri bagi TKA yang hendak bekerja di Indonesia. Memang, perusahaan atau
pemberi kerja diharuskan punya pengesahan rencana penggunaan TKA dari
pemerintah pusat. Ketentuan ini sudah diatur dalam perubahan Pasal 42 ayat 1
Undang-Undang (UU) Nomor 13/2003.Akan tetapi, ayat 3 huruf c pasal yang sama
menyatakan bahwa ketentuan tersebut tidak berlaku bagi TKA yang dibutuhkan oleh
pemberi kerja pada jenis kegiatan pemeliharaan mesin produksi untuk keadaan
darurat, vokasi, rintisan, kunjungan bisnis, dan penelitian untuk jangka waktu

Page 22 of 94.