Page 27 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 27

sektor industri padat karya dimungkinkan untuk lebih rendah dari sektor padat
               modal.


               "Ya mungkin bisa saja begitu, kalau tidak kan tidak mungkin dilakukan perbedaan
               karena ini kan untuk membantu sektor-sektor padat karya yang banyak pekerja di
               sana," kata Haiyani, Senin (24/2/2020).

               Namun, Haiyani tidak mengkonfirmasi apakah produktivitas juga akan turut
               diperhitungkan dalam menentkan upah minimum bagi sektor industri padat karya.

               "Sedang kami lakukan pembahasan jadi belum bisa saya sampaikan," katanya.

               Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan bahwa upah minimum yang
               diatur khusus bagi sektor industri padat karya diperlukan dalam rangka
               mengakomodasi angkatan kerja yang memiliki skill rendah. Harapannya, dengan
               upah minimum khusus semakin banyak angkatan kerja yang terserap serta
               mengakomodir kebutuhan industri padat karya yang banyak mengalami gulung
               tikar.


               "Meskipun begitu kita tetap berfikir bagaimana upah yang kita atur itu
               mengakomodir perlindungan sosialnya," ujar Ida, Senin (24/2/2020).


               Lalu, apakah ini berarti sektor industri padat karya bakal mendapat upah minimum
               lebih rendah dibandingkan sektor padat modal ataupun UMP yang diusulkan
               dihitung berdasarkan pertumbuhan ekonomi daerah? Terkait hal ini, Ida tidak
               menerangkan terlalu banyak.


               "Kita belum bicara pada PP. Kita mesti mendata dulu berapa industri padat karya
               yang tidak mampu. Tidak bisa digebyah uyah semuanya tidak mampu," ujar Ida.

               Bahkan, Ida mengatakan pihaknya masih belum menentukan industri mana saja
               yang akan dikategorikan sebagai industri padat modal yang upah minimumnya
               diatur secara khusus.


               Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja juga masih belum memiliki masukan khusus
               mengenai upah minimum sektor padat karya. Ketua Umum Kadin sekaligus Ketua
               Satgas Omnibus Law UU Cipta Kerja Rosan Roeslani mengatakan pihnya masih
               sibuk mengawal Omnibus Law, bukan aturan turunannya.

               Namun, Rosan mengatakan bahwa memang idealnya upah minimum atas sektor
               padat karya seharusnya diperlakukan berbeda dengan upah minimum sektor padat
               modal.

               "Iya betul [idealnya seperti itu]," ketika ditanya  Bisnis  , Senin (24/2/2020).











                                                       Page 26 of 94.
   22   23   24   25   26   27   28   29   30   31   32