Page 32 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 32
Menaker Akui Pesangon di RUU Cipta Kerja Lebih Kecil
Dalam Undang-undang (UU) nomor 13 tahun 2003 tentang ketenagakerjaan,
pesangon diberikan oleh pemberi kerja kepada pekerja yang terkena PHK dengan
besaran maksimal hingga 32 kali upah bulanan.
Namun, dalam RUU Cipta Kerja, pemberian pesangon maksimal sebesar sembilan
kali upah bagi buruh yang masa kerjanya 8 tahun atau lebih.
Meski begitu, menurut Ida, pemerintah mengatur manfaat lain yang dapat berguna
bagi korban PHK di luar pesangon tersebut.
"Ya, pesangon memang jumlahnya tidak sebesar UU 13 tahun 2003. Tetapi yang
harus dilihat secara utuh bahwa ada perlindungan baru yang diberikan di UU 13 ini.
Kita ingin memberikan kepastian perlindungan," ungkap Ida.
Ia menuturkan, pemberian pesangon dalam bentuk uang segar atau langsung
diterima korban PHK yang tertuang dalam UU nomor 13 tahun 2003 kerap kali tak
sesuai dengan kenyataan di lapangan, sehingga meski besaran pesangon dalam
RUU Cipta Kerja lebih kecil, menurut Ida lebih memberikan kepastian. Selain itu,
korban PHK juga dapat menikmati manfaat lainnya.
"Kalau selama ini angka pesangon itu tinggi, tapi kan ternyata implementasinya kan
tidak setinggi yang di atas kertas. Nah untuk mengurangi kesenjangan itu, kami
ingin memberikan kepastian perlindungan dengan manfaat baru, Jaminan
Kehilangan Pekerjaan," papar Ida.
Kemudian, pemerintah juga memberikan pelatihan vokasi untuk meningkatkan
keterampilan atau skill bagi korban PHK. Begitu juga dengan akses penempatan
kerja di tempat lain.
"Teman-teman yang terkena PHK, pekerja yang ter-PHK, mendapatkan cash benefit,
mendapatkan pelatihan vokasi, dan mendapatkan akses penempatan. Ini yang tidak
diatur. Saya kira dengan ada ini, kan yang paling penting kenapa dia ter-PHK? Kalau
karena persoalan kompetensi, kan vokasi menjadi solusinya. Kemudian yang paling
penting justru misalnya akses penempatan itu," jelas Ida.
Ida menegaskan, aturan baru soal pesangon ini akan memberikan manfaat lebih
bagi korban PHK.
Pekerja Kontrak Dapat 'Buah Manis' di RUU Cipta Kerja
Ida mengatakan dalam RUU Cipta Kerja ada aturan baru yang ditujukan pemerintah
khusus untuk masyarakat yang memperoleh Perjanjian Kerja Waktu Tertentu
(PKWT) atau pekerja kontrak.
Page 31 of 94.
