Page 30 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 30

Title          MENAKER JAWAB KONTROVERSI RUU CIPTA KERJA YANG DITOLAK BURUH
               Media Name     detik.com
               Pub. Date      25 Februari 2020
                              https://finance.detik.com/berita-ekonomi-bisnis/d-4913118/menaker-jawa b-kontroversi-
               Page/URL
                              ruu-cipta-kerja-yang-ditolak-buruh
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive









               RUU Omnibus Law Cipta Kerja sudah diserahkan pemerintah ke DPR RI untuk
               kemudian dibahas bersama. Sejak penyusunannya, RUU tersebut terus-menerus
               menuai polemik.

               Kalangan yang paling lantang menolak RUU Cipta Kerja adalah buruh dan pekerja.
               Mereka mempersoalkan sejumlah pasal yang dianggap tak berpihak kepada mereka.

               Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah menegaskan penyusunan draf
               RUU sejak awal telah melibatkan para pihak terkait seperti kalangan serikat buruh,
               pengusaha, dan akademisi pada November-Desember lalu.

               Meski begitu, Ida mengaku siap untuk mendiskusikannya kembali jika ada pihak
               yang merasa keberatan. Hal-hal yang dianggap menjadi persoalan akan
               diinventarisasi seperti upah minimum, besaran pesangon, waktu kerja, dan
               seterusnya.

               "Saya tidak tahu apakah ini tidak dianggap sebagai keterbukaan? Kami ada
               notulensinya kok. Kalau sekarang teman-teman itu pada ribut, ya ini dinamika
               demokrasi saja," kata Ida yang juga politisi PKB itu kepada tim Blak-blakan
               detikcom, Jumat (21/02/2020).

               Benarkah Omnibus Law beri 'karpet merah' ke pekerja asing?

               Ida menegaskan, ketentuan soal akses TKA ke Indonesia diatur terpisah dalam
               Peraturan Presiden (Perpres) dan Permenaker.

               "Ketentuan tentang jabatan dan pekerjaan TKA itu sudah diatur dalam Perpres dan
               Permenaker. Jadi hanya jabatan dan pekerjaan tertentu saja yang diberikan kepada
               TKA. Jadi tidak benar itu," ungkap Ida.

               Ia mengungkapkan, sejauh ini pemerintah tak mengubah ketentuan TKA masuk ke
               RI. Adapun aturan tentang TKA yang masih berlaku saat ini yakni Perpres nomor 20
               Tahun 2018 tentang Penggunaan Tenaga Kerja Asing, dan Keputusan Menteri
               (Kepmen) Ketenagakerjaan nomor 228 tahun 2019 tentang jabatan tertentu yang
               dapat diduduki TKA.





                                                       Page 29 of 94.
   25   26   27   28   29   30   31   32   33   34   35