Page 37 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 37
Title MENAKER DIMINTA TEGAS MENGHADAPI P3MI YANG TIDAK PRO PMI
Media Name sindonews.com
Pub. Date 25 Februari 2020
https://nasional.sindonews.com/read/1536931/15/menaker-diminta-tegas-m enghadapi-
Page/URL
p3mi-yang-tidak-pro-pmi-1582601716
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Sejak berlakunya Undang-undang Nomor 18 Tahun 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ternyata menimbulkan adanya ketakutan kepada
perusahaan PMI. UU PMI yang memberi bobot besar pada aspek perlindungan ini
menuai uji materi yang dilakukan oleh Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja
Indonesia Swasta (Aspataki) ke Mahkamah Konstitusi (MK) beberapa waktu lalu.
Ada tiga Pasal yang diuji tersebut yakni Pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b), Pasal 82
huruf (a) dan Pasal 85 huruf (a). Menurut Direktur Eksekutif Migran Indonesia
Institute (MWI), M Chairul Hadi menegaskan adanya permintaan uji materil pada
tiga pasal itu mencerminkan ketakutan eksistensial Aspataki yang tidak bisa
bertahan dalam bisnis penempatan PMI.
Uji materi Apsataki yaitu menyoal tentang kewajiban agen perusahaan jasa TKI
harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar. Selain itu, Perusahaan Penempatan
Pekerja Migran Indonesia (P3MI) juga harus menyetor uang kepada bank
pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp1,5 miliar yang sewaktu-waktu dapat
dicairkan. Sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam perlindungan PMI.
"Pada intinya keberatan Apsataki itu soal uang. Saya setuju pemerintah jangan
kalah dengan P3MI agar soal deposito Rp1,5 miliar ini memang harus menjadi
kewajiban jika P3MI mau mengelola usaha PMI," ujar Hadi dalam rilis yang diterima
SINDOnews, Selasa (25/2/2029).
Hadi menjelaskan bahwa soal kecukupan dana memang harus menjadi persyaratan
penting bagi P3MI. Hal ini disebabkan masih banyaknya PMI yang bermasalah di
negara penempatan mulai dari gaji tidak dibayar majikan, kekerasan, job tidak
sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan lain-lain.
Intinya dengan adanya dana itu, maka jika sewaktu-waktu PMI memerlukan
bantuan keuangan terkaiat masalah yang dihadapinya, pemerintah bisa
mengeluarkan dana itu dari deposito P3MI. "Jadi, dana itu tidak diambil pemerintah
Page 36 of 94.
