Page 40 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 40
Hadi mengakui bahwa Undang-Undang memberi kebebasan kepada warganya
untuk membentuk organisasi atau asosiasi semacam Apsataki. Hal itu termuat pada
Pasal 28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam
Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM, Selain itu, pada Pasal
28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang berhak atas kebebasan
berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat."
Hal ini diperkuat dengan Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbuntui bahwa "Setiap
orang berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud
damai." Karena itu, kata Hadi, pemerintah harus tegas terkait kemampuan
organisasi, profesionalitas, sepak terjangnya selama ini para anggota Apsataki.
Jangan hanya karena alasan kebebasan berserikat dan berkumpul ini kemudian bisa
seenaknya membuat asosiasi yang nantinya merugikan PMI itu sendiri.
Jadi, kata Hadi, anggota P3MI itu harus memiliki perusahaan yang terdaftar resmi
di pemerintah, tidak melakukan biaya penempatan yang tinggi (over charging),
terdaftar di pemerintah serta yang terpenting memiliki profesionalitas dan
kompetensi untuk mengelola usaha PMI.
Terkait upaya Apsataki untuk meminta MA melakukan Uji Material tiga pasal dalam
UU No. 18 Tahun 2017, Hadi mengatakan itu ngawur dan mencerminkan
ketidakmampuan mereka untuk mengelola PMI. Kalau mereka mau protes harus
sejak peraturan itu dikeluarkan 2 tahun lalu dan bukannya sekarang ini ketika
semua mayoritas P3MI sudah memenuhi kewajibannya untuk menyetor deposito
Rp1,5 M kepada pemerintah.
Selain itu, soal Uji Materil dana P3MI sebesar Rp5 Miliar yang harus dimiliki itu
memang sesuai dengan amanat UU No. 8 Tahun 2017 soal kemampuan P3MI untuk
membiayai proses Penempatan Calon PMI.
Pemerintah, lanjut Hadi, juga harus mendorong secepatnya P3MI agar
melaksanakan isi UU secara keseluruhan yang mana salah satu isi UU adalah
memberikan seluruh biaya penempatan gratis (zero cost) bagi Calon PMI. oleh
P3MI. Di sinilah kita akan melihat mana P3MI yang komit dengan amanat UU dan
mana yang tidak.
"Kami minta agar Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziah agar selektif dalam memilih
asosiasi P3MI sebagai mitra kerjanya. Kami pemerintah memilih asosiasi yang
kerjanya hanya merugikan PMI," tegas Hadi. (OL-13).
Page 39 of 94.
