Page 43 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 43

Title          GUBERNUR RIAU SYAMSUAR TAK MASALAH DENGAN RUU CIPTA KERJA
               Media Name     jpnn.com
               Pub. Date      25 Februari 2020
                              https://www.jpnn.com/news/gubernur-riau-syamsuar-tak-masalah-dengan-ru u-cipta-
               Page/URL
                              kerja
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Gubernur Riau H Syamsuar tidak masalah dengan omnibus law RUU Cipta Kerja
               yang belakangan ditolak mayoritas organisasi buruh karena tidak berpihak kepada
               pekerja, maupun soal isu resentralisasi kewenangan pemerintah daerah oleh pusat.

               Syamsuar mengakui para buruh di Riau awalnya juga mempertanyakan sejumlah
               substansi terkait RUU sapu jagat yang mengatur masalah ketenagakerjaan.

               "Kalau di sini memang dari serikat pekerja mempertanyakan. Tetapi minggu lalu ada
               kunjungan Menaker, dan itu sudah dijelaskan. Waktu itu beliau menyampaikan
               kepada media bahwa tidak perlu dikhawatirkan dan mudah-mudahan omnibus law
               itu tidak sesuai dengan yang dirisaukan, dan sejalan dengan pemikiran serikat
               pekerja," kata Syamsuar saat ditemui di kediamannya.

               Terkait dengan perubahan yang akan berimplikasi terhadap pemda sebagaimana
               telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, mantan Bupati Siak itu
               menyatakan sepanjang menyangkut investasi, pihaknya akan mendukung.

               "Berkenaan adanya perubahan di Pemda, terkait Perda dan sebagainya, kalau ini
               menyangkut kepentingan nasional, investasi, kami tentunya mendukung. Kami akan
               mengikuti peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, dan tidak hanya
               mengutamakan kepentingan daerah," jelas pria yang mengawali karier sebagai
               birokrat itu.

               Mengenai isu resentralisasi kewenangan daerah oleh pusat, katanya, sebelum RUU
               Cipta Kerja itu ada, sejumlah kewenangan provinsi sudah ada yang ditarik kembali
               oleh pusat.

               "Memang sudah ada beberapa produk misalnya melalui kehutanan, melalui
               Kementerian ESDM, ini kewenangan juga sudah ditarik ke pusat sebenarnya. Yang
               dulunya kewenangan pemerintah provinsi, sekarang juga sudah menjadi
               kewenangan pusat," tandas Syamsuar.(fat/jpnn)






                                                       Page 42 of 94.
   38   39   40   41   42   43   44   45   46   47   48