Page 45 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 45
Sebelumnya, Ketua Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (SBSI) DIY, Dani Eko Wiyono
mengatakan alasan penolakan tersebut, pertama berkaitan dengan masalah upah.
"RUU Cipta Kerja kami anggap berusaha menghilangkan aturan upah minimum
karena ada pasal tentang fleksibilitas kerja dan upah per jam. Jadi, peraturan ini
disinyalir hanya akal-akalan untuk pengusaha agar bisa membayar buruh di bawah
upah minimum," ucapnya.
Kedua, terkait pemutusan hubungan kerja (PHK). Perubahan ini justru sangat
merugikan buruh. Sebelumnya, ketentuan pesangon sudah diatur di UU No.13/2003
tentang Ketenagakerjaan dan Penjelasannya.
"Di sana tertulis, besarnya pesangon bisa sampai sembilan bulan upah, untuk PHK
jenis tertentu malah bisa 18 bulan. Ada juga penghargaan masa kerja maksimal 10
bulan upah, dan penggantian hak minimal 15 persen dari total pesangon. Melihat
angka ini, pemberian upah sebesar enam bulan gaji jelas penurunan," katanya.
Alasan ketiga , soal istilah fleksibilitas pasar kerja. Dianggap sistem kerja yang
fleksibel bisa diartikan kemudahan untuk perusahaan memecat pekerja. Pada UU
13/2003, kebijakan outsourcing atau pemanggilan pekerja lepas hanya dibatasi di
lima jenis pekerjaan.
Namun dengan sistem baru, semua jenis pekerjaan berpeluang bisa di- outsourcing
. Ditambah lagi kekhawatiran dengan kebijakan outsurcing tenaga kerja asing yang
mengancam peran-peran tenaga lokal..
Page 44 of 94.
