Page 50 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 50
Title KHOLID SYEIRAZI: RUU CIPTAKER CENDERUNG ANAK EMASKAN PELAKU USAHA DAN
LANGGENGKAN OLIGARKI
Media Name rmol.id
Pub. Date 25 Februari 2020
Page/URL https://politik.rmol.id/read/2020/02/25/422841/kholid-syeirazi-ruu-cip taker-cenderung-
anak-emaskan-pelaku-usaha-dan-langgengkan-oligarki
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Draf Omnibus Law Rancangan Undang Undang Cipta kerja (Ciptaker) yang sudah
diserahkan Pemerintah ke DPR cenderung menganakemaskan pelaku usaha.
RUU Ciptaker yang berfokus pada penyederhanaan perizinan, kemudahan
berusaha, dan fleksibilitas ketenagakerjaan disebut merupakan memberi karpet
merah bagi investasi.
Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Center for Energy Policy, Kholid Syeirazi,
dalam diskusi RUU Omnibus Law Cipta Kerja: Kemana dan Buat Apa? , di Jakarta,
Selasa (25/2).
Kholid menganalisa, dalam draf RUU Ciptaker terkait sektor ESDM, pemerintah
berencana menambah insentif berupa pengenaan royalti sebesar 0 persen dan
perpanjangan jangka waktu usaha tambang hingga seumur tambang bagi pelaku
usaha yang melakukan hilirisasi.
"Tanpa menghitung ulang keseluruhan proses bisnis dan efek bergandanya,
kebijakan Pemerintah bisa melanggengkan oligarki dan memperparah
ketimpangan," demikian kata Kholid, Jakarta (25/2).
Mahasiswa Doktoral Universitas Indonesia itu melihat, arah dari Omnibus Law Cipta
Kerja adalah resentralisasi kewenangan oleh Pemerintah Pusat untuk membuldozer
seluruh hambatan investasi.
Ia menyebutkan, terkait pertambangan minerba, wewenang penerbitan IUP oleh
kepala daerah dipotong, diambil alih oleh Pemerintah Pusat dengan Perizinan
Berusaha.
Setelah dikaji, Kholid menemukan, Perizinan Berusaha di sektor pertambangan
migas hanya berlaku untuk BUMN-K, tetapi tidak jelas alamatnya.
"Apakah Pertamina sebagai holding BUMN energi, atau SKK Migas yang dirombak
statusnya, atau BUMN yang sama sekali baru?," tanya Kholid dengan heran.
Kholid menjelaskan, dalam draf RUU Ciptaker sektor migas gagal menerjemahkan
norma putusan Mahkamah Konsititusi (MK) dalam rumusan yang solid.
Page 49 of 94.
