Page 51 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 51
Pola pengusahaan tidak jelas menganut pola B2B (Business to Business)
sebagaimana dimandatkan MK atau juga membuka peluang G2B (Government to
Business) sebagaimana berlaku sekarang.
"Kebutuhan terhadap investasi bisa dipahami untuk menggenjot pertumbuhan,
tetapi tidak boleh menganakemaskan pelaku usaha dengan beragam fasilitas dan
proteksi," tegasnya.
Kholid menyinggung langkah kurang tepat Jokowi yang memaksa harga gas
industri turun di level 6 Dolar Amerika Serikat per MMBTU dengan mengurangi porsi
Government Take (bagian negara) dalam bagi hasil.
"Kebijakan yang diharapkan efektif pada April 2020 ini tak lain adalah bentuk
subsidi negara kepada ," sesal Kholid.
Kholid memprediksi jika pemerintah memaksakan harga gas bumi di level 6 Dolar
AS per MMBTU (Million British Thermal Unit), maka bisa jadi industri hulu migas
bakal sekarat.
Akibatnya, dengan harga keekonomian gas sekitar 6-9 Dolar AS per MMBTU, tidak
akan ada operator yang mau mengembangkan gas bumi jika harganya dipatok rugi.
"Di hilir, infrastruktur gas tidak akan berkembang karena cekaknya margin, yang
berdampak negatif bagi keberlanjutan program pengarusutamaan gas bumi secara
keseluruhan," pungkasnya.
EDITOR: ANGGA ULUNG TRANGGANA
Page 50 of 94.
