Page 38 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020

tapi disimpan untuk sewaktu-waktu dipergunakan untuk membiaya masalah yang
menimpa PMI baik di dalam maupun di luar negeri," imbuhnya.

Hadi mengakui bahwa undang-undang memberi kebebasan kepada warganya untuk
membentuk organisasi atau asosiasi semacam Apsataki. Hal itu termuat pada Pasal
28 UUD 1945, hak untuk berserikat dan berkumpul juga telah dijamin dalam Pasal
28E ayat (3) UUD 1945 dan Pasal 24 ayat (1) UU HAM.

Selain itu, pada Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 disebutkan bahwa "Setiap orang
berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat." Hal ini
diperkuat dengan Pasal 24 ayat (1) UU HAM yang berbunyi bahwa "Setiap orang
berhak untuk berkumpul, berapat, dan berserikat untuk maksud-maksud damai."

Karena itu, kata Hadi, pemerintah harus tegas terkait kemampuan organisasi,
profesionalitas, sepak terjangnya selama ini para anggota Apsataki. Jangan hanya
karena alasan kebebasan berserikat dan berkumpul ini kemudian bisa seenaknya
membuat asosiasi yang nantinya merugikan PMI itu sendiri.

Jadi, kata Hadi, anggota P3MI itu harus memiliki perusahaan yang terdaftar resmi di
pemerintah, tidak melakukan biaya penempatan yang tinggi (over charging),
terdaftar di pemerintah serta yang terpenting memiliki profesionalitas dan
kompetensi untuk mengelola usaha PMI.

Terkait upaya Apsataki untuk meminta MK melakukan uji materil tiga pasal dalam
UU Nomor 18 Tahun 2017, Hadi mengatakan itu ngawur dan mencerminkan
ketidakmampuan mereka untuk mengelola PMI. Kalau mereka mau protes harus
sejak peraturan itu dikeluarkan dua tahun lalu dan bukannya sekarang ini ketika
semua mayoritas P3MI sudah memenuhi kewajibannya untuk menyetor deposito
Rp1,5 miliar kepada pemerintah.

Selain itu, soal uji materil dana P3MI sebesar Rp5 miliar yang harus dimiliki itu
memang sesuai dengan amanat UU Nomor 8 Tahun 2017 soal kemampuan P3MI
untuk membiayai proses Penempatan Calon PMI. Pemerintah, lanjut Hadi, juga
harus mendorong secepatnya P3MI agar melaksanakan isi UU secara keseluruhan
yang mana salah satu isi UU adalah memberikan seluruh biaya penempatan gratis
(zero cost) bagi calon PMI oleh P3MI. Di sinilah kita akan melihat mana P3MI yang
komit dengan amanat UU dan mana yang tidak.

"Kami minta agar Menteri Tenaga Kerja RI Ida Fauziyah agar selektif dalam memilih
asosiasi P3MI sebagai mitra kerjanya. Kami pemerintah memilih asosiasi yang
kerjanya hanya merugikan PMI," tegas Hadi yang juga aktivis senior PMI.
(kri)

Page 37 of 94.