Page 39 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 39
Title MENAKER HARUS TEGAS HADAPI P3MI YANG TIDAK PRO PEKERJA
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 25 Februari 2020
https://mediaindonesia.com/read/detail/292257-menaker-harus-tegas-hada pi-p3mi-yang-
Page/URL
tidak-pro-pekerja
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
SEJAK berlakunya Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2017, tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (PMI) ternyata menimbulkan adanya ketakutan kepada
Perusahaan Penempatan Pekrja Migran Indonesia (P3MI). UU PMI yang memberi
bobot besar pada aspek perlindungan ini menuai uji materi yang dilakukan oleh
Asosiasi Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia Swasta (Aspataki) ke Mahkamah
Agung (MA) beberapa waktu lalu.
Ada tiga Pasal yang diuji tersebut yakni pasal 54 ayat 1 huruf (a) dan (b), pasal 82
huruf (a) dan pasal 85 huruf (a). Menurut Direktur Eksekutif Migran Indonesia
Institute, M. Chairul Hadi menegaskan adanya permintaan uji materil pada tiga
pasal itu mencerminkan ketakutan eksistensial Aspataki yang tidak bisa bertahan
dalam bisnis penempatan PMI.
Uji Materi Apsataki yaitu menyoal tentang kewajiban agen perusahaan jasa TKI
harus memenuhi persyaratan memiliki modal disetor yang tercantum dalam akta
pendirian perusahaan paling sedikit Rp5 miliar. Selain itu, P3MI juga harus menyetor
uang kepada bank pemerintah dalam bentuk deposito sebesar Rp1,5 miliar yang
sewaktu-waktu dapat dicairkan. Sebagai jaminan untuk memenuhi kewajiban dalam
perlindungan PMI.
"Pada intinya keberatan Apsataki itu soal uang. Saya setuju pemerintah jangan
kalah dengan P3MI agar soal deposito Rp1.5 Miliar ini memang harus menjadi
kewajiban jika P3MI mau mengelola usaha PMI," ujar Direktur Eksekutif Migran
Watch Indonesua (MWI), Hadi dalam rilis yang diterima redaksi, Selasa (25/2).
Hadi menjelaskan, bahwa soal kecukupan dana memang harus menjadi
persyaratan penting bagi P3MI, Hal ini disebabkan masih banyaknya PMI yang
bermasalah di negara penempatan mulai dari gaji tidak dibayar majikan, kekerasan,
job tidak sesuai Perjanjian Kerja (PK), dan sebagainya.
Intinya , dengan adanya dana itu, maka jika sewaktu-waktu PMI memerlukan
bantuan keuangan terkaiat masalah yang dihadapinya, maka pemerintah bisa
mengeluarkan dana itu dari depositi P3MI.
"Jadi, dana itu tidak diambil pemerintah tapi disimpan untuk sewaktu-waktu
dipergunakan untuk membiaya masalah yang menimpa PMI baik di dalam maupun
di luar negeri," imbuhnya.
Page 38 of 94.
