Page 62 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 62

Title          PEKERJA INFORMAL DI JAWA BARAT MASIH SEDIKIT TERSENTUH BPJAMSOSTEK
               Media Name     merdeka.com
               Pub. Date      25 Februari 2020
                              https://www.merdeka.com/uang/pekerja-informal-di-jawa-barat-masih-sedi kit-tersentuh-
               Page/URL
                              bpjamsostek.html
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive











               Jumlah pekerja yang menjadi peserta Badan Penyelenggaraan Jaminan Sosial
               (BPJS) Ketenagakerjaan (BPJamsostek) di Provinsi Jawa Barat tercatat masih
               rendah, terutama di sektor informal. Mereka hanya bisa menyerap tiga persen dari
               jumlah angkatan kerja sekitar 25 juta jiwa.

               Direktur Pelayanan BPJS Ketenagakerjaan, Krishna syarif menjelaskan bahwa
               pekerja di sektor informal yang dimaksud seperti petani, peternak, nelayan,
               pedagang hingga artis dan lain-lain. Beberapa faktor menjadi kendala, di antaranya
               minim aksesibilitas informasi mengenai layanan BPJS Ketenagakerjaan.


               "Peserta (BPJamsostek) untuk sektor informal di Jawa Barat masih sedikit sekali.
               Dari total angkatan kerja 25 juta orang, yang baru menjadi peserta 340 ribu orang,"
               kata dia saat ditemui usai mengisi acara di Kota Bandung, Selasa (25/2).

               Catatan serapan pekerja di sektor formal pun dia akui belum maksimal. Dari sekitar
               10,8 juta pekerja formal, BPJamsostek baru bisa menyerap sebanyak 42 persen.
               Kebanyakan para pekerja di sektor informal dan formal belum memahami manfaat
               yang bisa didapatkan jika menjadi peserta BPJamsostek.

               Ini menjadi pekerjaan rumah bagi para pejabat BPJamsostek di Jawa Barat. Dia
               meminta untuk mengedukasi serta menyosialisasikan manfaat layanan kepada
               masyarakat secara lebih masif. Caranya, bisa bekerjasama dengan pemerintah
               Provinsi atau Kota dan Kabupaten.

               Para pekerja sebetulnya bisa mendapatkan kepesertaan dengan cara mandiri.
               Terlebih, pemerintah resmi meningkatkan manfaat program JKK dan JKM (Jaminan
               Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian) pada akhir tahun 2019 lalu yang tertuang
               dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 82 Tahun 2019 tentang perubahan atas PP
               Nomor 44 Tahun 2015 tentang Penyelenggaraan Program Jaminan Kecelakaan Kerja
               dan Jaminan Kematian.

               Manfaat JKK selama ini bisa mengklaim perawatan dan pengobatan tanpa batasan
               biaya sesuai kebutuhan medis, santunan pengganti upah selama tidak bekerja,
               santunan kematian karena kecelakaan kerja sebesar 48x upah, santunan cacat total
               hingga maksimal sebesar 56x upah, bantuan beasiswa, hingga manfaat
               pendampingan dan pelatihan untuk persiapan kembali bekerja (return to work).



                                                       Page 61 of 94.
   57   58   59   60   61   62   63   64   65   66   67