Page 60 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 60
secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem yang ada di
perusahaan.
"Maka dari itu pentingnya kepada dunia industri menerapkan sistem manajemen K3
atau SMK3. Pada prinsipnya penerapan SMK3 bersifat normatif sehingga wajib
ditaati oleh perusahaan," ucapnya.
Pendekatan pengaturan keselamatan kerja sebagaimana UU No. 1 Tahun 1970
adalah upaya preventif, sehingga lebih mengedepankan pencegahan. Penerapan
sanksi lebih ditekankan agar para pengurus yang melanggar pelaksanaan K3
mempunyai efek jera dan dapat memperbaikinya di kemudian hari.
"Saya sangat mengharapkan kerja nyata kita agar K3 dapat menjadi budaya di
masyarakat. Sehingga kasus-kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat
turunkan dan dihindari," kata Ida.
Lebih lanjut, sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan No.
18 Tahun 2016 tentang DK3, maka tugas DK3N adalah memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait bidang K3.
Sementara itu, Plt. Dirjen Binwasnaker & K3, Iswandi Hari, dalam laporannya
mengatakan bahwa penandatangan MOU antara DK3N dengan Forum QHSE BUMN
Konstruksi ini bertujuan untuk mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Keselamatan
Dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia.
Page 59 of 94.
