Page 84 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 84
Title DPR TUNDA PEMBAHASAN OMNIBUS LAW CIPTAKER SAMPAI USAI RESES
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 25 Februari 2020
https://www.cnnindonesia.com/nasional/20200225173524-32-478017/dpr-tun da-
Page/URL
pembahasan-omnibus-law-ciptaker-sampai-usai-reses
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - DPR RI menunda pembahasan Rancangan Undang-undang Omnibus
Law Cipta Kerja ( Ciptaker ) pada masa sidang kali ini. Pasalnya DPR RI akan
menjalani masa reses pada 27 Februari-22 Maret 2020.
Selain itu, Wakil Ketua DPR RI Azis Syamsuddin mengatakan pembahasan harus
ditunda karena belum ada kesepakatan di antara lima pimpinan terkait RUU
tersebut.
"Susah. Walaupun saya sebagai Wakil Ketua Bidang Korpolkam yang dari kader
Partai Golkar menyampaikan untuk segera dibawa ke paripurna, tapi kan pimpinan-
pimpinan yang lain masih belum menyepakati, masih menunggu," kata Azis saat
ditemui di kantornya di Kompleks Parlemen, Jakarta, Selasa (25/2).
Dalam tata laksana, ketika pemerintah menyerahkan draf RUU maka pimpinan DPR
bakal membahasnya dalam rapat pimpinan. Setelah itu, draf RUU itu dibawa ke
Badan Musyawarah (Bamus).
Tahap selanjutnya adalah, Rapat Paripurna digelar untuk mengumumkam RUU
tersebut. Lalu DPR menunjuk komisi yang bertugas membahas draf RUU itu
bersama perwakilan pemerintah.
"Sampai saat ini belum ada jadwal rapat pimpinan," ucap Wakil Ketua Umum Partai
Golkar itu.
Azis sendiri tak mempermasalahkan sejumlah bagian kontroversial dalam pasal
yang diklaim salah ketik oleh pemerintah. Menurutnya, draf RUU tidak perlu
dikembalikan ke pemerintah untuk perbaikan.
"Mau ditarik, yang diubah substansinya kan. Mau dibahas, yang diubah
substansinya kan. Ya sudah nanti saja dalam pembahasan. Enggak usah bolak-
balik," ujarnya.
RUU Omnibus Law Ciptaker adalah prioritas dalam periode kedua Presiden RI Joko
Widodo (Jokowi). RUU tersebut diklaim Jokowi dapat memangkas aturan guna
menarik investasi.
Draf RUU itu telah diserahkan pemerintah kepada DPR RI pada Rabu (12/2).
Namun belum ada kelanjutan pembahasan di parlemen usai serah terima itu.
Page 83 of 94.
