Page 80 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 80
Title PERLINDUNGAN NELAYAN DALAM OMNIBUS LAW DINILAI MASIH KURANG
Media Name rri.co.id
Pub. Date 25 Februari 2020
http://rri.co.id/post/berita/792239/ekonomi/perlindungan_nelayan_dalam
Page/URL
_omnibus_law_dinilai_masih_kurang.html
Media Type Pers Online
Sentiment Negative
Semarang : Besarnya resiko nelayan ketika mencari ikan dilaut tidak diimbangi
dengan perlindungan yang mencukupi. Bahkan, sebagai pekerja lepas terkadang
nelayan tidak dilengkapi asuransi untuk memberikan perlindungan jika terjadi
kecelakaan kerja.
"Nelayan tradisional menghadapi ancaman perampasan ruang hidup, 2,7 juta
nelayan Indonesia adalah nelayan tradisional," kata Sekjen Sekjen Koalisi Rakyat
untuk Keadilan Perikanan (Kiara) Susan Herawati, saat seminar nasional
"Perlindungan Pekerja Perikanan dan Tantangannya Dalam Omnibus Law" di
Kampus Universitas Semarang (USM), Selasa (25/2/2020).
Susan menilai, Pasal 28 RUU Omnibus Law Cipta Kerja, khususnya yang merevisi
Pasal 27 ayat (3) UU Perikanan, merugikan nelayan tradisional. Hal ini karena
disebutkan kapal penangkap ikan berbendera Indonesia di wilayah pengelolaan
perikanan Negara Republik Indonesia atau mengoperasikan kapal penangkap ikan
berbendera asing di ZEEI wajib membawa dokumen Perizinan Berusaha.
"Nelayan-nelayan kecil dan nelayan tradisional, yang menggunakan perahu di
bawah 10 GT serta menggunakan alat tangkap ramah lingkungan, dipaksa harus
mengurus perizinan perikanan tangkap," tambahnya.
Ditempat yang sama, Safe Seas Project Director Plan International Indonesia Nono
sumarsono, juga menyoroti lemahnya perlindungan bagi pekerja perikanan.
Menurutnya Anak buah kapal (ABK) kurang dilengkapi dengan kompetensi
mencukupi.
"Kerja di kapal itu tidak ada uji kompetensinya," ujarnya.
Akibatnya, pekerja perikanan tidak mendapat upah yang layak karena tergantung
majikan. ABK pun tak kuasa menolak patokan besaran gaji dari majikan.
"Jadi mereka bilang upah itu sebenarnya tergantung pada siapa yang mau
mempekerjakan dia. Sampai sekarang kita belum punya kesepakatan berapa
sebenarnya upah umum untuk ABK perikanan, belum ada," tandasnya.
Komunitas Jurnalis Ngopi (KJN) sebagai penyelengara juga menghadirkan
pembicara dari Kementerian Kelautan dan Perikanan.
Page 79 of 94.
