Page 76 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 76
secara terencana, terukur, terstruktur, dan terintegrasi dengan sistem yang ada di
perusahaan.
Pendekatan pengaturan keselamatan kerja sebagaimana diatur dalam UU No. 1
Tahun 1970 sendiri adalah upaya untuk preventif, sehingga lebih mengedepankan
pencegahan. Penerapan sanksi lebih ditekankan agar para pengurus yang
melanggar pelaksanaan K3 mempunyai efek jera dan dapat memperbaikinya di
kemudian hari.
"Saya sangat mengharapkan kerja nyata kita, agar K3 dapat menjadi budaya di
masyarakat sehingga kasus-kasus kecelakaan dan penyakit akibat kerja dapat
turunkan dan dihindari," pungkas Ida.
Sebagai informasi, tugas DK3N sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri
Ketenagakerjaan No. 18 Tahun 2016 tentang DK3, adalah memberikan saran dan
pertimbangan kepada Menteri Ketenagakerjaan terkait bidang K3.
Penandatangan MOU antara DK3N dengan Forum QHSE BUMN Konstruksi ini,
mempunyai tujuan utama yaitu mengoptimalkan Peningkatan Kualitas Keselamatan
dan Kesehatan Kerja (K3) di perusahaan-perusahaan seluruh Indonesia.
(ega/ega)
Page 75 of 94.
