Page 81 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 26 FEBRUARI 2020
P. 81
Pembicara selanjutnya yang dihadirkan Komunitas Jurnalis Ngopi (KJN) sebagai
penyelengara yakni Direktur Perizinan dan Kenelayanan KKP RI, DR. Ridwan
Mulyana. Dalam uraiannya dijelaskan perlindungan kepada buruh nelayan telah
diakomodir melalui undang-undang dan juga serifikasi hak asasi manusia.
"Permen (peraturan menteri) juga ada. Permen tentang PKL (perjanjian kerja laut),
supaya PKL-PKL itu juga hak-hak sebakai pekerja di kapal ditegakkan oleh pemilik
kapal. Malah kita ikat supaya PKL ini dapat diimplementasikan, kita salah satu syarat
persetujuan berlayar manakala ini mau berlayar ini harus selesai dulu PKL-nya,"
bebernya.
Ridwan pun mengapresiasi pandangan dari beragam kalangan di seminar
"Perlindungan Pekerja Perikanan dan Tantangannya Dalam Omnibus Law" akan
menjadi masukan KKP. Meski selama ini dari KKP telah mengusulkan perlindungan
terhadap nelayan agar masuk dalam Omnibus Law.
"Ini upaya mencari pemikiran-pemikiran terhadap materi Ombinus Law yang
memang harusnya juga mengakomodir kepentingan-kepentingan pemerintah dan
jangan lupakan pelaku usaha perikanan. Saya kira ini hal yang baik dan dibuat suatu
kesimpulan untuk diusulkan hasilnya kepada penggagas penyusun ini (Omnibus
Law)," lugasnya.
Sementara itu, Kepala Program Studi Magister Hukum USM, Dr. Muhammad
Junaidi, SHI., MH, berpendapat, pemerintah cukup produktif memberikan
perlindungan terhadap nelayan. Ditahun 2019 tercatat 264 peraturan perlindungan
pekerja perikanan telah diterbitkan pemerintah.
"Tren peraturan Kementerian Kelautan dari tahun ke tahun terus meningkat.
Pertanyaannya apakah nanti akan terjadi disharmonisasi, tumpang tindih?,"
terangnya..
Page 80 of 94.
