Page 94 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 20 MEI 2020
P. 94
Title KEMNAKER TERIMA 405 ADUAN SOAL PEMBAYARAN THR BURUH
Media Name cnnindonesia.com
Pub. Date 19 Mei 2020
https://www.cnnindonesia.com/ekonomi/20200519142345-92-504921/kemnaker -terima-
Page/URL
405-aduan-soal-pembayaran-thr-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Jakarta - Kementerian Ketenagakerjaan ( Kemnaker ) mencatat jumlah pengaduan
terkait Tunjangan Hari Raya ( THR ) pekerja mencapai 405 sejak posko dibuka pada
11 Mei hingga 18 Mei 2020. Jumlah ini meningkat sekitar 61,35 persen dari total
251 pengaduan yang masuk pada tahun lalu.
"Jadi untuk tahun ini, jumlah pengaduan terkait THR meningkat dari tahun lalu,"
ucap Direktur Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga
Kerja (PHI dan Jamsos) Kemenaker Haiyani Rumondang kepada CNNIndonesia.com,
Selasa (19/5).
Kendati begitu, Haiyani mengatakan sebanyak 214 pengaduan terkait THR yang
masuk sejatinya sudah sesuai dengan ketentuan. Perusahaan yang dilaporkan
ternyata sudah memberikan THR kepada pekerja.
Hanya saja, ia mengatakan pengaduan terkait THR itu masuk sebelum masa
pencairan THR. Merujuk pada aturan kementerian, setidaknya THR harus
dibayarkan tujuh hari sebelum Hari Raya Idul Fitri atau lebaran, sementara
pengaduan sudah terlanjur diberikan pekerja sebelum masa tersebut.
"Jadi seharusnya kan THR itu cair sekitar 16 Mei atau 17 Mei 2020, sementara
pengaduan ini masuk sejak posko dibuka pada 11 Mei lalu. Mungkin mereka lapor
dulu, setelah itu ternyata THR-nya sesuai," katanya.
Sedangkan sisanya sekitar 191 pengaduan tidak sesuai dengan ketentuan THR.
Jenis pengaduan ini masuk sebelum dan sesudah masa ketentuan pembayaran THR
pada akhir minggu lalu.
"Ada yang adukan perusahaannya membayar THR dengan penundaan bertahap,
ada yang tidak bayar, ada yang pemotongan," tuturnya.
Haiyani mengatakan pihaknya akan memeriksa pengaduan THR ini untuk melihat
mana yang sekiranya sudah terselesaikan dan mana yang belum. Untuk yang
memang perlu diselesaikan dengan surat himbauan dan sanksi, maka Ditjen PHI
dan Jamsos akan meneruskannya ke bagian pengawasan di Kemenaker dan Dinas
Ketenagakerjaan di daerah.
"Tentu akan kami lanjutkan ke bidang pengawasan untuk merespons apakah
Page 93 of 130.
