Page 132 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 132
Menaker juga memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan.
"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan
sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.
Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
omnibus law. Di mana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun. Adapun, besaran upah di atas
UM disepakati antara pekerja dan pengusaha.
"UM tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang
Menaker.
Menaker menambahkan, omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.
Penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA) bertujuan untuk memenuhi kebutuhan
tenaga kerja terampil dan profesional pada bidang tertentu yang belum dapat diisi
oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI), mempercepat proses pembangunan nasional
dengan jalan alih teknologi dan keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas
kesempatan kerja bagi TKI.
Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Terkait isu yang beredar soal SP/SB tidak dilibatkan dalam dialog perumusan omnius
law ini dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida menegaskan
hal itu mutlak tidak benar.
"Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari
unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker Ida.
Ida menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law
ini kami akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS,
yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga
kerja.
Page 131 of 175.
