Page 134 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Menteri Keuangan Sri Mulyani berharap, Omnibus Law dapat memancing investor
untuk terjun ke pasar modal. Hal tersebut didasari karena banyaknya insentif yang
bisa menjadi stimulus bagi para investor di pasar modal nantinya.

Salah satu insentif yang diatur dalam beleid tersebut adalah turunnya besaran pajak
PPh secara bertahan dari besaran saat ini yang masih berada di angka 25% menjadi
22% pada 2021 hingga 2022. Pemerintah rencananya juga akan kembali
memangkas PPh menjadi 20% pada tahun 2023.

Selain itu, wajib pajak yang mendapatkan penghasilan dividen luar negeri akan
bebas pajak, dengan syarat menginvestasikan kembali dividennya ke tanah air. Sri
menyatakan, semua hal ini diharapkan akan dapat meningkatkan iklim investasi di
Indonesia.

Moekti Prasetiani selaku Chief Economist Danareksa Research Institute
memaparkan, investor asing sangatlah memperhatikan isu terkait ketenagakerjaan
untuk menanamkan modal di Indonesia. Beberapa isu yang menjadi perhatian
antara lain berkaitan soal upah.

Penerapan kebijakan tersebut juga bisa menggabungkan sejumlah aturan menjadi
satu Undang-undang sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi akan
memberikan kepastian hukum pada investor. Sebab patut diakui, saat ini beragam
aturan terkait perizinan belum selaras.

Keuntungan dalam penerapan Omnibus Law juga nantinya akan dirasakan oleh para
buruh, dimana nantinya para buruh tidak perlu cemas jika terjadi hal yang tidak
diinginkan seperti pemutusan hubungan kerja (PHK) yang sewaktu-waktu dapat
dilakukan oleh pemilik usaha.

Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Darmin Nasution mengklaim penerapan
omnibus law atau beleid yang menggabungkan sejumlah aturan menjadi satu UU
sebagai payung hukum baru terkait perizinan investasi sudah memasuki tahap akhir,
Kini penerapan kebijakan tersebut tinggal menunggu untuk disahkan oleh Presiden
Joko Widodo.

Setelah omnibus law selesai seluruh kewenangan terkait perizinan investasi akan
diberikan oleh Presiden melalui Peraturan Presiden (Perpres).

Tentu PHK adalah hal yang tidak diharapkan bagi setiap buruh yang bekerja di
sektor usaha manapun, tetapi tentu tidak ada yang bisa menjamin bahwa buruh
yang bekerja akan imun dari ancaman PHK, oleh karena itu jaminan PHK yang ada
dalam kebijakan Omnibus Law setidaknya menjadi bukti bahwa pemerintah tengah
merumuskan strategi untuk memberikan jaminan kesejahteraan bagi para buruh.

Page 133 of 175.