Page 138 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 138
Title PERATURAN TURUNAN UU PERLINDUNGAN PEKERJA MIGRAN INDONESIA MENDESAK
DIKELUARKAN
Media Name suaramerdeka.com
Pub. Date 10 Januari 2020
Page/URL https://www.suaramerdeka.com/news/baca/213305/peraturan-turunan-uu-per lindungan-
pekerja-migran-indonesia-mendesak-dikeluarkan
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Peraturan turunan dari Undang-Undang Nomor 18 / 2017 tentang Perlindungan
Pekerja Migran Indonesia (UU PPMI) mendesak untuk dikeluarkan. Turunnya
peraturan turunan ini diharapkan bisa memperkuat upaya perlindungan pekerja
migran, mulai dari sebelum keberangkatan, saat bekerja dan juga setelah kembali
ke Tanah Air.
Peneliti Center for Indonesian Policy Studies (CIPS) Pingkan Audrine Kosijungan
mengatakan, disahkannya peraturan turunan dari UU tersebut sangat penting dalam
upaya perlindungan kepada para pekerja migran.
Turunnya peraturan turunan ini juga diharapkan bisa memperkuat Kesepakatan
Perlindungan Pekerja Migran ASEAN atau ASEAN Consensus on the Protection and
Promotion of the Rights of Migrant Workers yang ditandatangani Presiden Joko
Widodo pada Konferensi Tingkat Tinggi (KTT) ASEAN di Manila, Filipina, pada 2017
lalu.
"Dengan menandatangani ASEAN Consensus, pemerintah perlu
mengimplementasikan nilai-nilai yang menjadi poin penting dalam kesepatan ini ke
dalam UU PPMI. Contohnya saja soal penguatan kapasitas pekerja, lalu mengenai
penyederhanaan proses pendaftaran dan keberangkatan para pekerja migran ke
negara tujuan juga hak dari keluarga pekerja migran" jelas Pingkan.
Poin penting lainnya juga perlu diintegrasikan ke dalam UU PPMI adalah mengenai
hak-hak pekerja migran. Hak pekerja migran yang diatur dalam ASEAN Consensus
adalah mengenai hak wajib memegang paspor, hak mendapatkan perlakukan dan
penghasilan yang adil di lingkungan kerja, hak untuk berkomunikasi dan freedom of
movement, hak untuk berpartisipasi pada asosiasi maupun serikat pekerja di negara
penerima, hak untuk mengajukan kasus apabila terjadi pelanggaran kontrak kerja
serta hak untuk menerima kunjungan dari keluarga.
Page 137 of 175.
