Page 142 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 142
Pemerintah juga memiliki komitmen internasional dalam Global Compact for
Migration yang disepakati oleh negara-negara anggota PBB pada akhir tahun 2018
silam. Menurut Pingkan, masih diperlukan peraturan turunan yang lebih teknis untuk
dapat mengawal praktik di lapangan.
Beberapa di antaranya menyangkut proses pendataan Calon Pekerja Migran
Indonesia (CPMI) dan PMI, sistem pengiriman, pengawasan dan juga perlindungan
pekerja migran di negara tujuan. Dengan adanya pembenahan regulasi, diharapkan
para CPMI maupun PMI yang akan bekerja di luar negeri akan menempuh tahapan
yang legal.
"Pendataan pra-keberangkatan, perlindungan dan penempatan pekerja migran juga
seharusnya diperkuat. Hal ini sebagai bentuk pencegahan terhadap adanya potensi
kekerasan yang terjadi pada mereka. Saat ini masih terjadi perbedaan jumlah data
dari satu kementerian dengan yang lain sehingga upaya perlindungan belum dapat
dilakukan dengan maksimal. Prosedur pra-keberangkatan yang jelas dan efisien juga
membantu pekerja migran untuk terhindar dari upaya keberangkatan yang ilegal,"
tuturnya.
Kalau mereka bekerja dengan cara legal dan terlindungi, maka potensi remitansi
yang masuk pun dapat bertambah. Jumlah remitansi yang dihasilkan para pekerja
migran pada 2018 lalu mencapai Rp 128 triliun.
Jumlah ini mengalami peningkatan dari 2017 yang sebesar Rp 108 triliun. Untuk
tahun 2019, diperkirakan akan ada peningkatan pendapatan remitansi yang
diharapkan membawa dampak positif pada perlindungan ekonomi para pekerja
migran dan keluarganya.
Page 141 of 175.
