Page 147 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 147

Title          113 PERUSAHAAN DI JABAR AJUKAN PENANGGUHAN UMK, DISNAKERTRANS LAKUKAN
                              VERIFIKASI
               Media Name     jabar.tribunnews.com
               Pub. Date      10 Januari 2020
               Page/URL       https://jabar.tribunnews.com/2020/01/10/113-perusahaan-di-jabar-ajukan -
                              penangguhan-umk-disnakertrans-lakukan-verifikasi
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive
















               Laporan Wartawan Tribun Jabar, M Syarif Abdussalam  TRIBUNJABAR.ID,
               BANDUNG-  Dinas Tenaga Kerja dan Transmigarasi (  Disnakertrans  ) Jawa Barat
               melakukan verifikasi lapangan terhadap 113  perusahaan  yang mengajukan
               penangguhan pembayaran upah minimum kabupaten/kota (UMK) 2020.

                Kepala  Disnakertrans  Jawa Barat,  Ade Afriandi  , mengatakan 113  perusahaan
               yang mengajukan penangguhan  UMK  itu, 35  perusahaan  di antaranya sudah
               memenuhi persyaratan Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi RI Nomor
               321 Tahun 2003 Tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum.


                "Sisanya, sekitar 78  perusahaan  itu, belum melengkapi persyaratan administrasi.
               Mereka belum bisa menjelaskan secara pasti kalau  perusahaan  ini tidak mampu
               bayar," kata  Ade Afriandi  , Jumat (10/1/2020).


                Pekan ini, katanya, adalah masa terakhir verifikasi lapangan sesuai Keputusan
               Gubernur Jabar mengenai  UMK  2020.


                Dewan Pengupahan Provinsi pun sedang mempersiapkan peninjauan hasil verifikasi
               tersebut.

                Menurut Ade Afriandi, dengan verifikasi itu maka akan diketahui jumlah perusahaan
               yang tidak bisa membayar UMK.

                   Hal ini disebabkan ada kebijakan dalam keputusan tersebut yang menyatakan
               sebelum melangkah ke persetujuan, tetap harus ada pengecekan.

                "Bukti fakta di lapangan harus ada. Proses administrasi teknis tetap ke proses yang
               ada di Kemenaker 321," katanya.

                Ade mengatakan pada tanggal 6 dan 7 Januari,  Dewan Pengupahan  Provinsi Jabar
               melakukan verifikasi administrasi.







                                                      Page 146 of 175.
   142   143   144   145   146   147   148   149   150   151   152