Page 144 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Transmigrasi No 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
Upah Minimum.

"Dan sisanya atau 78 perusahaan dokumennya belum melengkapi persyaratan
administrasi. Lalu belum bisa menjelaskan secara pasti kalau perusahaan ini tidak
mampu bayar," kata dia.

Ade menuturkan dengan dilakukannya verifikasi tersebut maka pihaknya akan tahu
ada perusahaan yang tidak bisa membayar UMK, terlebih ada kebijakan dalam
keputusan tersebut sebelum melangkah ke persetujuan tetap harus ada
pengecekan.

"Jadi untuk bukti fakta di lapangan harus ada dan proses administrasi teknis tetap
ke proses yang ada di Keputusan Menaker Nomor 321 Tahun 2003," kata dia.

Dia menjelaskan pada 6 dan 7 Januari 2020, Dewan Pengupahan juga telah
melakukan verifikasi administrasi serta pada 8 Januari dan kemarin dilakukan
verifikasi lapangan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke pabriknya,
berdialog dengan buruh.

"Jadi kita lihat langsung fakta yang ada di lapangan dan kalau memang perusahaan
tak mampu kita ingin faktanya benar jangan sampai pekerja dirugikan padahal
ternyata perusahaan mampu," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan,
penangguhan UMK oleh perusahaan adalah hal wajar terjadi karena perekonomian
global saat ini sedang tidak kondusif dan itu berdampak pada pertumbuhan industri.

"Saya menilai penangguhan UMK ini memperlihatkan ada perusahaan yang
mayoritas ini ada di industri padat karya mengalami tekanan ekonomi global," ujar
dia.

Ia meminta Disnakertrans Provinsi Jabar untuk melakukan pengecekan atas
kebenaran kondisi perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK.

"Dan kalau memang perusahaan yang bersangkutan sedang kesulitan ekonomi,
maka diperbolehkan lakukan penangguhan pembayaran UMK sesuai aturan," kata
dia.

Pewarta: Ajat Sudrajat Editor: Ahmad Buchori COPYRIGHT (c)2020 .

Page 143 of 175.