Page 148 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 148
Lalu, pada 8 dan 9 Januari dilakukan verifikasi lapangan dengan meninjau langsung
ke pabriknya, berdialog dengan buruh, melihat fakta-fakta dinperusahaan tersebut.
"Kalau memang perusahaan tidak mampu, kita ingin faktanya benar. Jangan
sampai pekerja dirugikan, padahal ternyata perusahaan mampu. Atau sebaliknya.
Pilihannya kan selain mengurangi pekerja kan perusahaan tutup," kata Ade.
Sebelumnya, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil mengatakan penangguhan itu
memang wajar terjadi. Hal ini disebabkan perekonomian global sedang tidak
menentu dan berdampak pada pertumbuhan industri.
"Penangguhan ini memperlihatkan ada perusahaan yang mayoritas ini ada di
industri padat karya mengalami tekanan ekonomi global," ujar Ridwan Kamil yang
akrab disapa Emil tersebut.
Menurut Emil, perekonomian global yang belum stabil kemudian berdampak pada
laju ekspor produk dalam negeri. Kesanggupan pelaku usaha untuk berbisnis pun
terancam dengan adanya kenaikan UMK yang dianggap terlalu tinggi.
Terkait dengan panangguhan tersebut, Emil pun meminta Disnakertrans Jawa
Barat untuk melakukan pengecekan atas kebenaran kondisi keuangan dan
operasional perusahaan tersebut.
Jika memang perusahaan yang bersangkutan sedang kesulitan ekonomi, maka
diperbolehkan lakukan penangguhan pembayaran UMK sesuai aturan..
Page 147 of 175.
