Page 135 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 135
Title ATURAN HARUS UNTUNGKAN SEMUA PIHAK
Media Name mediaindonesia.com
Pub. Date 10 Januari 2020
Page/URL https://mediaindonesia.com/read/detail/282468-aturan-harus-untungkan-s emua-pihak
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
ASOSIASI Pengusaha Indonesia berharap agar skema omnibus law terkait
Rancangan Undang-Undang Cipta Lapangan Kerja dapat menguntungkan semua
pihak, termasuk pengusaha dan buruh.
"Menciptakan lapangan kerja itu merupakan kepentingan bangsa, bukan
kepentingan buruh dan pengusaha. Intinya jangan merugikan antarpihak," ungkap
Wakil Ketua Apindo, Anton J Supit, di Jakarta, kemarin.
Sebelumnya, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Yasonna Hamonangan Laoly,
menyatakan progres finalisasi RUU Cipta Lapangan Kerja telah mencapai 95%.
Pemerintah akan menyerahkan surat Presiden ke parlemen agar RUU itu segera
disahkan masuk ke Program Legislasi Nasional (Prolegnas) 2020.
Pemerintah, imbuh Yasonna, menginginkan perbaikan pada sistem dasar
ketenagakerjaan. Karena itu, disusun RUU Cipta Lapangan Kerja melalui omnibus
law yang di dalamnya terdapat 79 UU dan 1.228 pasal untuk diamendemen.
"Dengan selesainya UU omnibus law ini, akan ada satu perubahan fundamental
dalam investasi dan penciptaan lapangan kerja," jelas Yasonna di Jakarta, kemarin.
Di sisi lain, mayoritas buruh menolak UU Cipta Lapangan Kerja. Bahkan mereka
mengancam akan turun ke jalan lantaran UU itu dianggap tidak memihak buruh.
Salah satu poin yang ditolak ialah pengaturan upah berdasarkan hitungan jam
sebab dianggap merugikan buruh. Selain itu, buruh juga merasa tidak dilibatkan
dalam pembahasan aturan itu.
Gerakan Buruh Jakarta (GBJ) misalnya kemarin berunjuk rasa di depan Pos 9
Pelabuhan Tanjung Priok, Jakarta Utara. Menurut Kepala Bidang Hukum Federasi
Serikat Pekerja Rokok Tembakau Makanan dan Minuman, Pimpinan Daerah DKI
Jakarta, Ujang Romly, kekhawatiran buruh terkait upah yang akan ditentukan
dengan jam kerja.
"Kalau efektif kerja cuma dua jam per hari, ya itu yang didapatkan. Tidak ada upah
minimum provinsi, upah sektoral provinsi, kabupaten/kota," ujar Ujang.
Page 134 of 175.
