Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 161
Sejumlah tokoh NTT juga hadir sebagai penanggap/peserta diskusi yakni Advokat
Senior Petrus Selestinus, Pengamat Politik Sebastian Salang, Tokoh Muda NTT
Agustinus Tamo Mbapa, Tokoh Masyarakat NTT Marcel Ade Wawo, dan sejumlah
aktivis, advokat dan jurnalis asal NTT.
Dalam diskusi ini, para narasumber, penanggap dan peserta berbagi pandangan
bagaimana mengatasi persoalan perdagangan manusia agar tidak berulang di masa
mendatang.
"Untuk menghentikan persoalan perdagangan manusia maka semua pemangku
kepentingan baik pemerintah pusat, pemerintah daerah, hingga pemerintah desa
dan elemen masyarakat harus bersinergi," tegas Praktisi Hukum, Serfasius Serbaya
Manek
Dalam kesempatan itu, Praktisi Hukum Ardy Mbalembout membedah soal regulasi
bidang Ketenagakerjaan tingkat internasional termasuk MoU bidang
ketenagakerjaan tingkat ASEAN. Menurut Ardy, untuk mengatasi persoalan
perdagangan manusia dalam bentuk TKI ilegal, sesungguhnya bukan hanya
tanggung jawb pemerintah daerah, tetapi juga pemerintah pusat seperti
Kementerian Ketenagakerjaan, dan lembaga/badan terkait lainnya seperti Ditjen
Imigrasi.
Sementara itu, Direktur Sosialisasi dan Kelembagaan Penempatan BNP2TKI, Dr.
Servulus Bobo Riti saat memaparkan makalah berjudul "Implementasi UU Nomor 18
Tahun 2017 tentang Pelindungan Pekerja Migran Indonesia dan Peraturan lainya
terkait ketenagakerjaan, menyebutkan tiga hal pokok yang menjadi sorotan dan
mewarnai pemberitaan di media massa di Indonesia bahkan internasional.
Pertama, mengetahui dan memahami isu-isu pokok yang perlu mendapatkan
perhatian dari berbagai sumber pemberitaan terkait penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia.
Kedua, mengetahui dan memahami berbagai bentuk media pemberitaan terkait
penempatan dan perlindungan TKI. Ketiga, memahami bentuk tindakan
pengendalian informasi atas pemberitaan terkait penempatan dan perlindungan
Tenaga Kerja Indonesia. Selain itu, Servulus juga menyinggung soal Fokus
Perlindungan Undang-Undang Nomor 18 tahun 2017.
Dalam kaitan itu, Servulus menjelaskan ada tiga aspek pelindnugan (bagian
ketujuh), pertama, koordinasi antarinstansi, kedua, pemberitaan, dan dokumentasi
dan publikasi.
Sementara itu, Wakil ketua Komisi IX DPR RI, Melky Laka Lena memaparkan soal
peran parlemen dalam kaitan dengan Tenaga Kerja Indonesia. Menurut politiskus
partai Golkar itu, tiga fungsi DPR yakni Legislasi, Anggaran dan Pengawasan.
Page 160 of 175.
