Page 164 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 164

Title          DISNAKER JABAR MASIH VERIFIKASI PERUSAHAAN YANG AJUKAN PENANGGUHAN UMK
                              2020
               Media Name     jabar.antaranews.com
               Pub. Date      10 Januari 2020
               Page/URL       https://jabar.antaranews.com/berita/128735/disnaker-jabar-masih-verifi kasi-perusahaan-
                              yang-ajukan-penangguhan-umk-2020
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive














               Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar)
               menyatakan hingga saat ini masih melakukan verifikasi lapangan kepada
               perusahaan di provinsi tersebut yang mengajukan penangguhan upah minimum
               kabupaten/kota (UMK) tahun 2020.

                "Kemarin itu hari terakhir melakukan verifikasi lapangan sesuai Kepgub UMK 2020.
               Dewan pengupahan provinsi sedang mempersiapkan. Jadi, ga serta merta
               ditetapkan harus diverifikasi dulu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi Provinsi Jabar, M Ade Afriandi, di Kota Bandung, Jumat.

                Dia mengatakan ada 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK Tahun
               2020 dan sebanyak 35 perusahaaan sudah dinyatakan memenuhi kelengkapan
               persyaratan penangguhan UMK sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan
               Transmigrasi No 231 Tahun 2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan
               Upah Minimum.


                "Dan sisanya atau 78 perusahaan dokumennya belum melengkapi persyaratan
               administrasi. Lalu belum bisa menjelaskan secara pasti kalau perusahaan ini tidak
               mampu bayar," kata dia.


                Ade menuturkan dengan dilakukannya verifikasi tersebut maka pihaknya akan tahu
               ada perusahaan yang tidak bisa membayar UMK, terlebih ada kebijakan dalam
               keputusan tersebut sebelum melangkah ke persetujuan tetap harus ada
               pengecekan.

                "Jadi untuk bukti fakta di lapangan harus ada dan proses administrasi teknis tetap
               ke proses yang ada di Keputusan Menaker Nomor 321 Tahun 2003," kata dia.

                Dia menjelaskan pada 6 dan 7 Januari 2020, Dewan Pengupahan juga telah
               melakukan verifikasi administrasi serta pada 8 Januari dan kemarin dilakukan
               verifikasi lapangan dengan cara melakukan kunjungan langsung ke pabriknya,
               berdialog dengan buruh.







                                                      Page 163 of 175.
   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168   169