Page 163 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 163

Title          BPJS KETENAGAKERJAAN CILACAP SURATI 1.235 BADAN USAHA
               Media Name     jateng.antaranews.com
               Pub. Date      10 Januari 2020
                              https://jateng.antaranews.com/berita/285060/bpjs-ketenagakerjaan-cilac ap-surati-1235-
               Page/URL
                              badan-usaha
               Media Type     Pers Online
               Sentiment      Positive










               BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap siap menerapkan sanksi tegas kepada badan
               usaha di Kabupaten Cilacap yang belum mengikutsertakan pekerjanya dalam
               program kepesertaan jaminan sosial ketenagakerjaan salah satunya dengan
               menyurati 1.235 badan usaha.

                "BPJS Ketenagakerjaan Cabang Cilacap telah mengirikan surat tertulis kepada 1.235
               badan usaha di Kabupaten Cilacap yang belum mendaftarkan tenaga kerjanya pada
               program BPJS Ketenagakerjaan," sebut Kepala BPJS Ketenagakerjaan Kantor
               Cabang Cilacap Jejen.

                Jejen menjelaskan penerapan saksi tegas terhadap badan usaha tersebut sesuai
               dengan dasar hukum Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 dan Peraturan
               Pemerintah Nomor 86 Tahun 2013 tentang sanksi administrasi kepada pemberi
               kerja dalam penyelenggaraan jaminan sosial, pasal 5 ayat (1) berupa teguran
               tertulis, denda, dan/atau tidak mendapatkan pelayanan publik (pasal 9).

                Sebelum dilakukan pengiriman surat, tambah Jejen, BPJS Ketenagakerjaan telah
               melakukan pendekatan kepada pihak-pihak pemberi kerja dan perusahaan serta
               pengusaha di berbagai skala di Kabupaten Cilacap, namun masih banyak yang
               belum terlibat dengan berbagai alasan.

                Oleh karena itu, dilakukan penerapan PP Nomor 86 Tahun 2013 dengan
               memberikan surat teguran pertama.

                "Namun jika hal tersebut juga tidak diindahkan, maka bisa saja dilakukan
               pencabutan izin usaha perusahaan bersangkutan dan sanksi administratif lainnya,"
               katanya.

                Jejen menambahkan kepesertaan para pekerja di dalam program BPJS
               Ketenagakerjaan merupakan hak setiap warga negara yang bertujuan melindungi
               para pekerja dan diatur dalam peraturan pemerintah dan undang-undang, sehingga
               pemberi kerja wajib mendaftarkan pekerjanya ke BPJS Ketenagakerjaan.










                                                      Page 162 of 175.
   158   159   160   161   162   163   164   165   166   167   168