Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Title JABAR MASIH VERIFIKASI PERUSAHAAN YANG AJUKAN PENANGGUHAN UMK 2020
Media Name elshinta.com
Pub. Date 10 Januari 2020
https://www.elshinta.com/news/196998/2020/01/10/jabar-masih-verifikasi -perusahaan-
Page/URL
yang-ajukan-penangguhan-umk-2020
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi (Disnakertrans) Provinsi Jawa Barat (Jabar)
menyatakan hingga saat ini masih melakukan verifikasi lapangan kepada perusahaan di
provinsi tersebut yang mengajukan penangguhan upah minimum kabupaten/kota (UMK)
Tahun 2020.

"Kemarin itu hari terakhir melakukan verifikasi lapangan sesuai Kepgub UMK 2020. Dewan
pengupahan provinsi sedang mempersiapkan. Jadi, ga serta merta ditetapkan harus
diverifikasi dulu," kata Kepala Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi Provinsi Jabar, M Ade
Afriandi, di Kota Bandung, Jumat (10/1).

Dia mengatakan ada 113 perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK Tahun 2020
dan sebanyak 35 perusahaaan sudah dinyatakan memenuhi kelengkapan persyaratan
penangguhan UMK sesuai Keputusan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi No 231 Tahun
2003 tentang Tata Cara Penangguhan Pelaksanaan Upah Minimum. "Dan sisanya atau 78
perusahaan dokumennya belum melengkapi persyaratan administrasi. Lalu belum bisa
menjelaskan secara pasti kalau perusahaan ini tidak mampu bayar," kata dia.

Ade menuturkan dengan dilakukannya verifikasi tersebut maka pihaknya akan tahu ada
perusahaan yang tidak bisa membayar UMK, terlebih ada kebijakan dalam keputusan
tersebut sebelum melangkah ke persetujuan tetap harus ada pengecekan. "Jadi untuk bukti
fakta di lapangan harus ada dan proses administrasi teknis tetap ke proses yang ada di
Keputusan Menaker Nomor 321 Tahun 2003," kata dia.

Dia menjelaskan pada 6 dan 7 Januari 2020, Dewan Pengupahan juga telah melakukan
verifikasi administrasi serta pada 8 Januari dan kemarin dilakukan verifikasi lapangan
dengan cara melakukan kunjungan langsung ke pabriknya, berdialog dengan buruh. "Jadi
kita lihat langsung fakta yang ada di lapangan dan kalau memang perusahaan tak mampu
kita ingin faktanya benar jangan sampai pekerja dirugikan padahal ternyata perusahaan
mampu," kata dia.

Sementara itu, Gubernur Jawa Barat (Jabar) M Ridwan Kamil mengatakan, penangguhan
UMK oleh perusahaan adalah hal wajar terjadi karena perekonomian global saat ini sedang
tidak kondusif dan itu berdampak pada pertumbuhan industri. "Saya menilai penangguhan
UMK ini memperlihatkan ada perusahaan yang mayoritas ini ada di industri padat karya
mengalami tekanan ekonomi global," ujar dia.

Ia meminta Disnakertrans Provinsi Jabar untuk melakukan pengecekan atas kebenaran
kondisi perusahaan yang mengajukan penangguhan UMK. "Dan kalau memang perusahaan
yang bersangkutan sedang kesulitan ekonomi, maka diperbolehkan lakukan penangguhan
pembayaran UMK sesuai aturan," kata dia, demikian Antara.

Page 166 of 175.