Page 162 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 162
Dalam pelaksanaan fungsi legislasi, Melki menjelaskan DPR bertugas untuk
menyusun prolegnas, menyusun dan membahas RUU serta menetapkan UU
bersama Presiden.
Kedua, Fungsi Anggaran, di antara menyetujui RUU tentang APBN, menindaklanjuti
hasil pemeriksaan pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara yang
disampaikan oleh BPK RI.
Ketiga, adalah fungsi monitoring. Menurut Melki, ada dua hal penting yakni
mengawasi pelaksanaan Undang-Undang APBN dan Kebijakan pemerintah; dan
membahas dan menindaklanjuti hasil pengawasan.
Selain itu, Melki juga menegaskan bahwa pengawasan terhadap implementasi UU
Nomor 18 Tahun 2017 tentang pelindungan pekerja migran Indonesia (PMI) dan
peraturan pelaksana terkait ketenegakerjaan.
"Pada tanggal 16 Desember 2019, Komisi IX DPR RI telah mendesak Kemenaker
untuk meningkatkan pelindungan PMI dengan menerbitkan, sosialisasi dan
implementasi peraturan pelaksanaan UU No. 18 tahun 2017 tentang PPMI," kata
Melki.
Page 161 of 175.
