Page 171 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Menaker menambahkan, omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.

Omnibus law juga mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada
bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI),
mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan
keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas kesempatan kerja bagi TKI.

Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Terkait isu yang beredar soal SP/SB tidak dilibatkan dalam dialog perumusan
omnius law ini dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida
menegaskan hal itu mutlak tidak benar.

"Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang terdiri dari
unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah,"kata Menaker Ida.

Ida menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law
ini kami akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS,
yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga
kerja.

Pewarta: Afut Syafril Nursyirwan Editor: Budi Suyanto COPYRIGHT (c)2020 .

Page 170 of 175.