Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Hak tersebut antara lain: hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak nggak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida

Menaker juga memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan. "Selain menerima
kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan sosial berupa
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.

Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.

Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha."UM
tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang Menaker.

Menaker menambahkan, omnibus law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.

"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.

Omnibus law juga mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada
bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI),
mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan
keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas kesempatan kerja bagi TKI.

Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.

Terkait isu yang beredar soal SP/SB tidak dilibatkan dalam dialog perumusan omnius
law ini dan hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker Ida menegaskan
hal itu mutlak tidak benar. "Tentu kami mendengarkan masukan dari unsur Tripartit
Nasional yang terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Menaker
Ida.

Ida menambahkan soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law
ini kami akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU BPJS,
yang nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga
kerja.

Page 168 of 175.