Page 170 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020

Title MENAKER : PENGEMBANGAN INVESTASI, BURUH HARUS DIPERKUAT
Media Name antaranews.com
Pub. Date 10 Januari 2020
https://www.antaranews.com/berita/1244940/menaker-pengembangan-investa si-buruh-
Page/URL
harus-diperkuat
Media Type Pers Online
Sentiment Positive

Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah, menegaskan Rancangan Undang-Undang
(RUU) / Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dalam pengembangan investasi harus
memberikan perlindungan kuat bagi pekerja atau buruh.

"Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law," kata
Menaker Ida di Kantor Kementerian Ketenagakerjaan, Jakarta, Jumat dalam
keterangan tertulis.

Menaker Ida Fauziyah membuka ruang dialog dengan berdiskusi perwakilan serikat
buruh mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam kesempatan ini
presidium serikat pekerja/serikat (SP/SB) yang terdiri dari perwakilan beberapa
konfederasi SP/SB.

Menaker menjelaskan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja
dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan
pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).

Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak tidak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida.

Menaker juga memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan. "Selain menerima
kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan sosial berupa
Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.

Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.

Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha."UM
tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang Menaker.

Page 169 of 175.