Page 78 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 78
Title SOAL OMNIBUS LAW, MENAKER: DI DADA KAMI ADA BURUH
Media Name pikiran-rakyat.com
Pub. Date 12 Januari 2020
https://www.pikiran-rakyat.com/nasional/pr-01331599/soal-omnibus-law-m enaker-di-
Page/URL
dada-kami-ada-buruh
Media Type Pers Online
Sentiment Positive
Menteri Ketenagakerjaan, Ida Fauziyah menegaskan Rancangan Undang-Undang
(RUU) atau Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja dibahas secara komprehensif
dengan memperhatikan kepentingan seluruh pihak. Meskipun tujuan RUU ini adalah
menciptakan lapangan kerja melalui pengembangan investasi, namun perlindungan
bagi pekerja/buruh tetap diperkuat.
"Di dada kami ada buruh. Kita fokus pada penciptaan lapangan pekerjaan dan
peningkatan pelindungan serta kesejahteraan pekerja dalam omnibus law," Menaker
Ida Fauziyah dalam siaran pers di Jakarta, Minggu 12 Januari 2020.
Menaker menegaskan, pihaknya membuka ruang dialog dengan berdiskusi
perwakilan serikat buruh mengenai Omnibus Law Cipta Lapangan Kerja. Dalam hal
ini adalah presidium serikat pekerja/serikat (SP/SB) yang terdiri dari perwakilan
beberapa konfederasi SP/SB.
Menaker menjelaskan, salah satu isi pembahasan omnibus law adalah pekerja
dengan hubungan kerja berdasarkan Perjanjian Kerja Waktu Tertentu (PKWT) atau
pekerja kontrak, dipastikan mendapatkan hak dan pelindungan yang sama dengan
pekerja tetap atau Perjanjian Kerja Waktu Tidak Tertentu (PKWTT).
Hak tersebut antara lain hak atas upah, jaminan sosial, pelindungan keselamatan
dan kesehatan kerja, dan hak atas pengakhiran atau putusnya hubungan kerja.
"Jadi tidak benar, habis kontrak nggak ada kompensasi bagi pekerja," kata Ida.
Menaker memastikan, pekerja yang terkena Pemutusan Hubungan Kerja (PHK)
tetap mendapatkan kompensasi PHK sesuai ketentuan
"Selain menerima kompensasi PHK, pekerja ter-PHK mendapat pelindungan jaminan
sosial berupa Jaminan Kehilangan Pekerjaan (JKP)," jelas Menaker.
Selain itu, Menaker menyebut bahwa sistem Upah Minimun (UM) tetap ada dalam
omnibus law. Dimana UM hanya berlaku untuk pekerja dengan masa kerja kurang
dari satu tahun. Perusahaan juga diwajibkan menerapkan Struktur dan Skala Upah
untuk pekerja dengan masa kerja di atas 1 tahun.
Adapun, besaran upah di atas UM disepakati antara pekerja dan pengusaha."UM
tetap ada sebagai jaring pengaman dan tidak dapat ditangguhkan," terang Menaker.
Page 77 of 175.
