Page 79 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 13 JANUARI 2020
P. 79
Menaker menambahkan, Omnibus Law juga akan membuat waktu kerja menjadi
lebih fleksibel, dimana pekerja dan pengusaha diberikan keleluasaan dalam
menyepakati waktu kerja. Hal ini untuk memfasilitasi jenis pekerjaan tertentu yang
sistem waktu kerjanya di bawah 8 jam per hari atau 40 jam per minggu.
"Ini untuk jenis pekerjaan tertentu. Bagaimana dengan pekerjaan yang ingin 8 jam
per hari atau 40 jam per minggu? Tetap ada, hanya kami memfasilitasi fleksibilitas
jam kerja," paparnya.
Tenaga Kerja Asing
Omnibus Law juga mengatur tentang penggunaan Tenaga Kerja Asing (TKA), yang
bertujuan untuk memenuhi kebutuhan tenaga kerja terampil dan profesional pada
bidang tertentu yang belum dapat diisi oleh Tenaga Kerja Indonesia (TKI),
mempercepat proses pembangunan nasional dengan jalan alih teknologi dan
keahlian dari TKA ke TKI, dan memperluas kesempatan kerja bagi TKI.
Penggunaan TKA tetap dibatasi hanya untuk jenis pekerjaan tertentu yang tidak
dapat dilakukan oleh pekerja di dalam negeri. Pemerintah mengendalikan
penggunaan TKA dengan memperhatikan jenis pekerjaan, jabatan, syarat
kompetensi jabatan dalam hubungan kerja dan waktu tertentu dengan
mempertimbangkan kondisi pasar kerja dalam negeri.
Terkait isu SP/SB tidak dilibatkan dalam dialog perumusan Omnibus Law ini dan
hanya dari pengusaha saja yang dilibatkan, Menaker menegaskan hal itu mutlak
tidak benar. "Tentu kita mendengarkan masukan dari unsur Tripartit Nasional yang
terdiri dari unsur pekerja, pengusaha dan pemerintah," kata Ida.
Ida menambahkan, soal penguatan pelindungan sosial, nantinya dalam omnibus law
ini akan merevisi soal SJSN (Sistem Jaminan Sosial Nasional) dan UU Badan
Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS).
"Ini nantinya akan diperbaharui guna menguatkan pelindungan sosial bagi tenaga
kerja," katanya.
Page 78 of 175.
