Page 105 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ringkasan

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memberikan tanggapan terkait
adanya kemungkinan THR tahun ini bakal bisa dicicil, seperti tahun lalu. Menurutnya, KSPI dan
buruh berharap pembayaran THR harus 100 persen dan tidak dicicil karena pemerintah
mengatakan ekonomi mulai membaik. "Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100 persen maka
daya beli buruh makin terpukul di tengah pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar
upah ala kadar," ujarnya, Rabu (17/3).

ANCAM BURUH BAKAL DEMO, KSPI TOLAK PEMBAYARAN THR 2021 KEMBALI
DICICIL

Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI), Said Iqbal memberikan tanggapan terkait
adanya kemungkinan THR tahun ini bakal bisa dicicil, seperti tahun lalu. Menurutnya, KSPI dan
buruh berharap pembayaran THR harus 100 persen dan tidak dicicil karena pemerintah
mengatakan ekonomi mulai membaik.

"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100 persen maka daya beli buruh makin terpukul di tengah
pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar," ujarnya, Rabu (17/3).

Apalagi, bantuan subsidi upah sudah disetop oleh pemerintah. Sehingga konsumsi juga akan
semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok jelang
puasa dan Lebaran 2021.

"Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran sedang terjadi akibat
berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan pesangon yang
kecil," bebernya.
Maka dari itu, pihaknya menyerukan adanya keseimbangan dan rasa keadilan antara
kepentingan buruh dan pengusaha. Mengingat pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan
keringanan pajak dari pemerintah, maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar
penuh, tidak dicicil agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga
meningkat.

"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja,
termasuk pemberian THR ini," tegasnya.
Dia menyebut, jika permintaan ini tidak digubris menaker, KSPI dan buruh Indonesia
mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa.

Surat Edaran Menaker Soal THR, Disambut Baik Pengusaha Ditolak Buruh Himpunan Pengusaha
Muda Indonesia (HIPMI) mengapresiasi langkah pemerintah dalam hal ini Kementerian
Ketenagakerjaan yang telah menerbitkan peraturan khusus berupa Surat Edaran (SE) Tentang
Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) Keagamaan Tahun 2020 di perusahaan
dalam masa pandemi Covid-19, terkait pemberian THR yang bersifat meringankan pengusaha di
tengah wabah Covid-19.

Ketua Kompartemen Hubungan Industrial dan Pengupahan Badan Pengurus Pusat (BPP) HIPMI
N Indah Paramita mengatakan, SE mengenai pembayaran THR tersebut diharapkan baik berupa
penundaan pemberian THR maupun besaran THR yang tidak diberikan secara penuh atau sesuai
dengan kemampuan perusahaan atau secara bertahap, maka diperlukan kesamaan pemahaman
antara pengusaha dan pekerja/buruh.

104