Page 106 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Kesepakatan mengenai waktu dan cara pembayaran THR Keagamaan dan denda, tidak
menghilangkan kewajiban pengusaha untuk membayar THR Keagamaan dan denda kepada
pekerja/buruh dengan besaran sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan, serta
dibayarkan pada tahun 2020.

"Sebelum surat edaran pembayaran THR ini diterbitkan oleh Kemenaker, kami telah
berkomunikasi langsung dengan Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan
Industrial dan Jaminan Sosial Tenaga Kerja Kementerian Ketenagakerjaan," ujarnya, di Jakarta,
Rabu (13/5).

Dalam komunikasi tersebut, pembayaran THR yang dimana kesepakatan antara kedua belah
pihak diserahkan kembali ke pengusaha dan pegawainya. "Alhamdulillah aspirasi kami didengar
oleh pemerintah. Kami mengapresiasi surat edaran ini bisa menjadi salah satu kejelasan buat
kami, biarkan kami bisa bermusyawarah dan bermufakat dengan pegawai kami," jelasnya.

Paramita mengatakan, pihaknya tidak mempermasalahkan jika isi surat edaran yang sebelumnya
sama dengan surat edaran tentang pembayaran gaji pegawai di kondisi pandemi Covid-19.
Walaupun THR dibayar full, tapi bisa dicicil berdasarkan kesepakatan antara pengusaha dengan
pegawainya sendiri mirip dengan surat edaran yang sudah pernah dibuat tentang gaji pada
nomor surat No. M/3/HK.04/III/2020.

"HIPMI mengucapkan terima kasih atas apa yang sudah didiskusikan bahwa telah dikeluarkannya
surat edaran mengenai pembayaran THR ini. Kami HIPMI disini mewakili pengusaha yang
beragam. Ada yang cash backup-nya tinggi, menengah ataupun statusnya menjadi dormant
(mati suri) karena posisi pandemi Covid-19," tandasnya. [bim].

105