Page 112 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 112
EKONOMI MEMBAIK, BURUH ULTIMATUM PENGUSAHA TAK CICIL THR
Jakarta - Para buruh yang tergabung dalam Konfederasi Serikat Buruh Indonesia (KSBI)
meminta kepada para pengusaha tidak mencicil pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) pada
Lebaran 2021. Hal ini menanggapi adanya kemungkinan THR tahun ini bisa dicicil, seperti tahun
lalu.
Presiden Konfederasi Serikat Pekerja Indonesia (KSPI) Said Iqbal menjelaskan, KSPI dan buruh
berharap pembayaran THR harus 100 persen dan tidak dicicil karena pemerintah sudah bilang
ekonomi mulai membaik.
"Bila THR dibayar mencicil atau tidak 100 persen maka daya beli buruh makin terpukul di tengah
pandemi corona ini akibat dirumahkan dan dibayar upah ala kadar," ujarnya, Rabu (17/3/2021)
Apalagi, bantuan subsidi upah sudah disetop oleh pemerintah. Sehingga konsumsi juga akan
semakin menurun, dan dihantam lagi dengan kenaikan harga barang kebutuhan pokok jelang
puasa dan lebaran 2021.
"Kondisi ini diperparah dengan adanya ancaman PHK besar-besaran sedang terjadi akibat
berlakunya omnibus law UU Cipta Kerja yang memudahkan buruh di PHK dengan pesangon yang
kecil," bebernya.
Untuk itu, pihaknya menyerukan adanya keseimbangan dan rasa keadilan antara kepentingan
buruh dan pengusaha. Mengingat pengusaha sudah dapat stimulus ekonomi dan keringanan
pajak dari pemerintah, maka secara bersamaan THR dan upah buruh harus dibayar penuh, tidak
dicicil agar konsumsi makin meningkat sehingga pertumbuhan ekonomi juga meningkat.
"Sebaiknya Menaker memperhatikan juga kepentingan buruh, tidak hanya pengusaha saja,
termasuk pemberian THR ini," tegasnya.
Dia menyebut, jika permintaan ini tidak digubris Menaker. KSPI dan buruh Indonesia
mempertimbangkan untuk melakukan aksi unjuk rasa.
Reporter: Sulaeman Sumber: Merdeka.com Sebelumnya, pemerintah memastikan akan
membagikan Tunjangan Hari Raya (THR) bagi para Pegawai Negeri Sipil ( PNS ) di tahun ini.
Terlebih, bulan April sudah masuk Ramadan. Lantas, kapan THR cair? Dalam aturan turunan
UU Cipta Kerja, yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 36 Tahun 2021 tentang Pengupahan,
terdapat beberapa ketentuan mengenai THR tersebut.
"Tunjangan Hari Raya Keagamaan wajib diberikan olleh pengusaha kepada pekerja/buruh,"
bunyi Pasal 9 Ayat 1, seperti dikutip Senin (15/3/2021).
Tidak hanya itu, masih dalam pasal yang sama, di Ayat 2, mengatur mengenai batas waktu
pencairan THR.
"Tunjangan hari raya ( THR ) keagamaan wajib dibayarkan paling lama 7 (tujuh) hari sebelum
hari raya keagamaan," bunyi Pasal 9 ayat 2.
Gaji Aparatur Sipil Negara (ASN) termasuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dipastikan tidak ada
kenaikan di 2021. Hal ini ditegaskan oleh Direktur Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan,
Askolani.
Kendati begitu, ia memastikan Tunjangan Hari Raya (THR) dan gaji-13 pada 2021 akan
dibayarkan full. Diketahui, pemberian THR dan Gaji ke-13 ASN/PNS tahun ini mengalami
penyesuaian imbas pandemi covid-19.
"Direncanakan, pemberian THR dan Gaji-13 bisa full seperti yang telah dilakukan pada tahun
2019. Kalau di tahun 2020 tidak diberikan full," kata Askolani kepada Rabu (4/11/2020).
111
