Page 161 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ringkasan

Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan
tidak melarang. Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa
pemerintah tidak melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021. Meski
mengizinkan adanya mudik Lebaran 2021 tetapi pemerintah telah menyepakati serta merevisi
cuti bersama 2021. Revisi cuti bersama ini dilakukan untuk menekan angka penularan COVID-
19 di Indonesia. Kesepakatan tersebut tertuang dalam Surat Keputusan Bersama (SKB) Menteri
Agama (Menag), Menteri Ketenagakerjaan (Menaker), Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Menteri PANRB) Nomor 281 Tahun 2021, Nomor 1 Tahun 2021, Nomor
1 Tahun 2021 tentang Perubahan Atas Keputusan Bersama Menag, Menaker, Menteri PANRB
Nomor 642 Tahun 2020, Nomor 4 Tahun 2020, Nomor 4 tahun 2020 Tentang Hari Libur Nasional
dan Cuti Bersama Tahun 2021.

PERATURAN & SYARAT MUDIK LEBARAN 2021 MENURUT MENHUB

Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian Perhubungan
tidak melarang.

Menteri Perhubungan (Menhub) Budi Karya Sumadi mengatakan bahwa pemerintah tidak
melarang masyarakat untuk melakukan perjalanan mudik Lebaran 2021.

"Terkait dengan mudik pada 2021, pada prinsipnya pemerintah melalui Kementerian
Perhubungan tidak melarang," kata Menhub Budi Karya dalam Rapat Kerja (Raker) dengan
Komisi V DPR RI di Jakarta, melansit Antara.

Menhub mengatakan pihaknya akan melakukan koordinasi dan sinergi bersama Gugus Tugas
COVID-19 dengan melakukan pengetatan dan tracing terhadap masyarakat yang akan
melakukan perjalanan mudik.

Meskipun pemerintah melalui Menhub memperbolehkan mudik Lebaran 2021 tetapi tetap ada
beberapa persyaratan yang harus dipatuhi oleh para pemudik, seperti, - Pemerintah akan
mempersingkat masa berlaku alat skrining COVID-19, seperti GeNose, rapid test, atau PCR test.

-Pemudik diwajibkan untuk mematuhi protokol kesehatan dengan ketat. Seperti memakai
masker, hingga menjaga jarak, melakukan pemberlakuan pembatasan penumpang dan
pengaturan jadwal layanan serta melakukan desinfeksi terhadap prasarana dan sarana.

Budi Karya menambahkan, Kemenhub juga mengeluarkan tujuh kebijakan penyelenggaraan
angkutan Lebaran, yaitu,

1. Terus mensosialisasikan protokol kesehatan secara ketat mulai dari tempat keberangkatan,
selama perjalanan, sampai di tempat kedatangan.

2. Menjamin ketersediaan layanan transportasi darat, laut, udara.

3. Memastikan kelaikan sarana dan prasarana transportasi.

4. Meningkatkan ketertiban dan keamanan pada simpul-simpul transportasi.

5. Melaksanakan koordinasi intensif dengan pemangku kepentingan antara lain Korlantas POLRI,
PU, Jasa Marga, pemda, hingga operator jasa transportasi dengan membentuk posko-posko
bersama.

160