Page 174 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

keras dan berjuang kembali untuk dapat menurunkan TPT, di tengah kondisi pandemi yang
masih belum berakhir.
Selain menambah jumlah pengangguran, dampak pandemi Covid-19 mengakibatkan sebanyak
446,31 ribu orang yang meskipun masih memiliki pekerjaan, namun mengalami pengurangan
jam kerja (skorter kours). Ini dapat diartikan, penghasilan mereka pun terancam mengalami
penurunan. Hasil tinjauan ekonomi secara makro menunjukkan bahwa laju pertumbuhan
ekonomi Riau pada triwulan 3 Tahun 2020 tumbuh negatif sebesar minus 1,74 persen.

Kondisi ekonomi Riau ini relatif lebih baikdibandingkan kondisi ekonomi secara nasional, yang
mengalami kontraksi lebih dalam yakni sebesar minus 3,49 persen pada periode yang sama,
begitu pun jika dibandingkan kondisi triwulan 2 tahun 2020. Data BPS menunjukkan bahwa
sektor transportasi terdampak paling parah selama semester awal masa pandemik dengan laju
pertumbuhan ekonomi terkontraksi hingga 24,83 persen.

Begitu pula dengan sektor penyediaan akomodasi dan makanan minuman (termasuk hotel dan
restoran) sangat terpuruk dengan siuasi pandemi ini, dengan pertumbuhan ekonomi yang negatif
sebesar minus 19,38 persen. Demikian pula jika dilihat dari pengurangan jam kerja, tampak
bahwa sebanyak 62,71 persen buruh yang bekerja di sektor transportasi mengalami
pengurangan jam kerja secara drastis.

Hal yang sama dialami pula oleh pekerja agen perjalanan, tour dan travel, dan tak terkecuali
pekerja hotel dan rumah makan (restoran) mengalami pengurangan jam kerja yang cukup tajam
Pekerja di sektor lainnya turut mengalami pengurangan jam kerja, dengan persentase yang
bervariasi.

Para pekerja yang bekerja kurang dari 35 jam seminggu, terutama akibat pengurangan jam kerja
dan masih mencari kerja atau mau menerima tawaran pekerjaan, akan masuk ke dalam kategori
setengah penggang-guran. Tampak sekali, peningkatan persentase pekerja yang masuk kategori
setengah penggangguran selama masa pandemi ini sangatlah tinggi, yaitu dengan kenaikan
sebesar 46,61 persen, yakni dari 244, 78 ribu orang menjadi 358,87 ribu orang. Atau jika dilihat
dari tingkat setengah pengangguran naik dari 8,29 persen pada Agustus 2019 menjadi 11,87
persen pada Agustus 2020.

Penurunan pendapatanyang dialami oleh para pekerja, berdampak pada penurunan daya beli
masyarakat Riau. Ini ditunjukkan dari turunnya rata-ra-ta konsumsi per kapita dari 1,34 juta per
bulan pada Maret 2020 menjadi 1,22 juta rupiah pada September 2020 (Susenas-2020, BPS).
Kondisi ekonomi yang semakin buruk, memicu pertambahan penduduk miskin dari 483,39 ribu
orang menjadi 491,22 ribu orang, atau secara persentase penduduk miskin di Riau, naik dari
6,82 persen pada Maret 2020 menjadi 7,04 persen di September 2020.

Pemerintah pada dasarnya telah mengantisipasi dampak pandemi tersebut melalui skema
kebijakan Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN). Secara khusus terkait dengan sektor
ketenagkerjaan, baik yang menyasar sektor formal, maupun informal, kebijakan-kebijakan
pemulihan ekonomi nasional secara konsisten dan membangun kerjasama dari seluruh
komponen bangsa.

Pemerintah Pusat telah mengambil kebijakan pemulihan ekonomi yang holistik, tentunya
implementasi kebijakan tersebut harus didukung oleh pemerintah daerah. Pemda mempunyai
peran strategis dalam mendorong percepatan dan efektivitas pemulihan ekonomi nasional.
Karena Pemda lebih memahami struktur ekonomi daerah, demografi, dan kondisi sosial ekonomi
masyarakatnya.

Di samping itu, kebijakan APBD dapat disinergikan untuk mendorong percepatan pemulihan
ekonomi di daerah. Masyarakat dan pelaku usaha termasuk UMKM juga mempunyai peran yang

173