Page 169 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani mengatakan masih mempelajari situasi perusahaan di
dalam negeri. Lantas, bagaimana aturan THR tahun lalu? Tahun lalu, Menteri Ketenagakerjaan
Ida Fauziyah mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil pembayaran THR.
Namun, pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan dalam tahun
2020.

MENENGOK ATURAN THR 2020 YANG BISA DICICIL

Jakarta - Pemerintah sedang menggodok aturan pembayaran Tunjangan Hari Raya (THR) di
masa pemulihan pandemi corona 2021.

Direktur Pengupahan Direktorat Jenderal Pembinaan Hubungan Industrial dan Jaminan Sosial
Tenaga Kerja (Ditjen PHI JSK) Kementerian Ketenagakerjaan Dinar Titus Jogaswitani
mengatakan masih mempelajari situasi perusahaan di dalam negeri.

Jika perusahaan yang terdampak pandemi covid-19 masih banyak, maka bukan tidak mungkin
pemerintah menerapkan kebijakan pembayaran THR yang sama seperti 2020 lalu.

"Masih dalam proses, masih dipelajari kondisi perusahaan sejauh mana terdampak covid-19.
(Jika masih banyak perusahaan terdampak covid-19), mungkin saja (aturan THR seperti 2020),"
ungkap Dinar kepada CNNIndonesia.com , Selasa (16/3).

Saat ini, Kemnaker juga masih mengkaji dan mengevaluasi pelaksanaan pembayaran THR tahun
lalu. Dinar belum bisa memastikan apakah kebijakan pembayaran THR tahun ini akan sama
seperti 2020 lalu.

Lantas, bagaimana aturan THR tahun lalu? Tahun lalu, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah
mengizinkan perusahaan swasta melakukan tunda atau cicil pembayaran THR. Namun,
pembayaran THR yang dicicil atau ditunda ini tetap harus diselesaikan dalam tahun 2020.

Izin ini tertuang dalam Surat Edaran (SE) Menteri Ketenagakerjaan Nomor M/6/HI.00.01/V/2020
tentang Pelaksanaan Pemberian Tunjangan Hari Raya Keagamaan Tahun 2020 di Perusahaan
dalam Masa Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19).

"Diminta kepada Gubernur untuk memastikan perusahaan agar membayar THR Keagamaan
kepada pekerja atau buruh sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan," tulis Ida dalam
surat tersebut pada 6 Mei 2020, dikutip Kamis (7/8).

Surat tersebut menulis perusahaan yang tidak mampu membayar THR Keagamaan pada waktu
yang ditentukan, dapat mencari solusi melalui proses dialog antara pengusaha dan pekerja atau
buruh.

Proses dialog tersebut dilakukan secara kekeluargaan, dilandasi dengan laporan keuangan
internal perusahaan yang transparan, dan itikad baik untuk mencapai kesepakatan.
"Bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang ditentukan sesuai
ketentuan peraturan perundang-undangan maka pembayaran THR dapat dilakukan secara
bertahap," tulis surat edaran tahun lalu.

Sementara bila perusahaan tidak mampu membayar THR secara penuh pada waktu yang
ditentukan, maka pembayaran THR dapat dilakukan penundaan sampai dengan jangka waktu
tertentu yang disepakati.

Kesepakatan akan mencakup waktu dan cara pengenaan denda keterlambatan pembayaran THR
Keagamaan. Kemudian, kesepakatan antara pengusaha dan pekerja/buruh itu harus dilaporkan
168