Page 167 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021
P. 167
Namun sayangnya, berdasarkan hasil studi Bappenas dan Bank Dunia menunjukkan bahwa
sistem informasi pasar kerja (SIPK) di Indonesia berada pada tingkat dasar menuju menengah.
Itu artinya sistem tersebut dinilai masih belum optimal dan ideal.
"Oleh karena itu, upaya membangun SIPK yang ideal diharapkan dapat mempercepat upaya
pengurangan pengangguran dan memperluas kesempatan kerja," ujar Anggota Komisi IX DPR
Saniatul Lativah saat mengikuti Rapat Kerja dan RDP antara Komisi IX dengan Menteri
Ketenagakerjaan, Kepala Badan Perlindungan Pekerja Migran Indonesia (BP2MI), Dirut BPJS
Ketenagakerjaan dan PMO Kartu Pra Kerja di Ruang Rapat Komisi IX, Senayan, Jakarta, Selasa
(16/2).
Legislator Fraksi Partai Golkar itu menginginkan SIPK di Indonesia bisa mengikuti seperti milik
Korea Selatan, yaitu Worknet yang sudah berada pada level lanjutan.
"Untuk itu, dalam penerapannnya saya berharap sistem informasi dan pelayanan pasar kerja
bisa menyasar keseluruh wilayah Indonesia," jelasnya.
Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan Ida Fauziyah mengatakan akan melakukan transformasi
Sistem Informasi Ketenagakerjaan (Sisnaker) menjadi ekosistem digital yang menjadi sumber
satu data ketenagakerjaan.
"Agenda yang akan kami lakukan antara lain transformasi Sisnaker menjadi SIAPKerja,
mengintegrasikan seluruh pelayanan di unit kementerian ke depannya menjadi SIAPKerja,
pengembangan SIAPKerja sebagai instrumen pembangunan satu data ketenagakerjaan," kata
Menaker.
Selain itu, Pemerintah juga akan melakukan tata kelola SIAPKerja yang mumpuni dan efektif.
Kemudian pengembangan infrastruktur SIAPKerja dan mengintegrasikan platform digital
ketenagakerjaan swasta dalam sistem tersebut.
Upaya transformasi itulah yang termasuk dalam usaha mendorong perubahan sistem informasi
pasar kerja (SIPK) Indonesia yang saat ini belum optimal dan ideal.
Menaker juga menargetkan pusat pasar kerja ini bisa beroperasi di tahun 2022.
"Adapun pembentukan pusat pasar kerja pun sesuai dengan ketentuan Perpres 95 Tahun 2020
dan Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 1/2021," ujar Ida.
166
