Page 172 - e-KLIPING KETENAGAKERJAAN 18 MARET 2021

Lantas bagaimana dengan pencairan dana untuk Pegawai Negeri Sipil (PNS) dan Aparatur Sipil
Negara (ASN)? Keputusan pencarian untuk ASN berada di tangan Kementerian Keuangan.
Termasuk juga mengenai besaran dan komponen yang ada dalam THR nantinya. Pada tahun
lalu sendiri, komponen THR untuk ASN ada yang sedikit berbeda dibandingkan tahum
sebelumnya karena hanya meliputi gaji pokok dan tunjangan yang melekat, dengan tunjangan
kinerja tidak dimasukkan dalam komponen THR 2020.

"Coba saya cek ya. Soalnya ini juga masuk ranahnya Kementerian Keuangan sih," ujar Kepala
Biro Hukum, Komunikasi, dan Informasi Publik Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara
dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan-RB) Andi Rahadian saat dihubungi MNC Portal Indonesia ,
Rabu (17/3/2021).

Sebelumnya, Menteri Ketenagakerjaan (Menaker) Ida Fauziyah membeberkan sejumlah
kebijakan yang akan dilaksanakan Kemnaker pasca terbitnya Peraturan Pemerintah (PP) Nomor
36 tahun 2021. Adapun aturan tersebut tentang Pengupahan sebagai turunan dari UU Nomor 11
Tahun 2020 tentang Cipta Kerja.

"Kami akan melakukan perumusan kebijakan pengupahan pada masa pemulihan ekonomi akibat
Covid-19, seperti pemberian Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan tahun 2021," ujar Ida.

Dia juga mengatakan bahwa pihaknya akan berkoordinasi dengan Kementerian/Lembaga (K/L)
terkait. Pertama dengan Badan Pusat Statistik (BPS) untuk memastikan ketersediaan data
penetapan Upah Minimum dan penetapan upah untuk usaha kecil dan mikro.

"Dengan Kementerian Dalam Negeri, kami akan berkoordinasi untuk mengevaluasi penetapan
upah minimum sektoral yang ditetapkan setelah tanggal 2 November 2021, memastikan
kepatuhan kepala daerah dalam penetapan upah minimum tahun 2021, dan memastikan kepala
daerah untuk mengikuti kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah pusat," tegas Ida.

171